SEANTERONEWS.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk kelima kalinya pada Selasa (28/4/2026) langsung memicu respons kritis dari pengamat politik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai langkah ini belum menunjukkan arah pembaruan yang substansial bagi pemerintahan.
Menurut Ray, pola perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo cenderung repetitif. Alih-alih menghadirkan penyegaran, pergantian pejabat lebih sering melibatkan figur lama yang hanya dirotasi ke posisi berbeda atau dipanggil kembali untuk mengisi jabatan pemerintahan setelah sebelumnya pernah diberhentikan.
Sindiran “I Tu Si”
Dalam tanggapannya, Ray menggunakan istilah “i tu si” dari bahasa Mandailing untuk menggambarkan situasi kabinet saat ini. Istilah tersebut secara harfiah berarti “itu-itu saja”.
“Begitulah situasi reshuffle yang baru saja dilakukan oleh Presiden Prabowo. Mengangkat kembali orang yang pernah diberhentikan, lalu merotasi yang lain dari satu tempat ke tempat lainnya,” ujar Ray dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menilai, perombakan ini gagal memberikan kejutan politik karena wajah-wajah yang mengisi posisi menteri atau pejabat setingkat menteri masih didominasi oleh lingkaran kekuasaan yang sama.
Soroti Sosok Baru dan Pola Rotasi
Di tengah dominasi wajah lama, Ray mengakui adanya satu pengecualian. Masuknya nama Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dinilai sebagai satu-satunya elemen segar dalam susunan kabinet terbaru ini.
“Satu-satunya yang baru hanyalah wajah Jumhur Hidayat. Seorang pegiat buruh dan TKI, kini menjabat sebagai menteri lingkungan hidup,” ungkap mantan aktivis 98 ini.
Ray juga menyoroti pola reshuffle yang menurutnya lebih banyak menyasar posisi non-partai. Ia mencatat bahwa selama lima kali perombakan kabinet, hampir seluruh jabatan yang diutak-atik berada di luar kader partai politik pendukung pemerintah, dengan pengecualian pada Dito Ariotedjo dari Partai Golkar.
Filosofi Politik Harmoni
Lebih lanjut, Ray menganalisis bahwa pola ini berakar pada gaya politik Presiden Prabowo yang lebih mengedepankan “politik harmoni” daripada “politik perubahan”. Gaya ini cenderung memilih kestabilan koalisi daripada melakukan manuver berisiko dengan membawa aktor-aktor baru.
“Politik harmoni membuat Prabowo kesulitan menciptakan aktor baru dan berselancar untuk mendapatkan figur ideal. Prabowo dikunci oleh pandangan lebih baik mempertahankan apa yang ada, daripada membuat baru yang potensial menimbulkan kegaduhan,” jelasnya.
Menurut Ray, keputusan reshuffle ini juga sangat kental dengan nuansa perkawanan dan loyalitas personal. Bagi Prabowo, kawan dinilai tidak boleh ditinggalkan, meskipun individu tersebut pernah memiliki rekam jejak kontroversial atau sempat diberhentikan dari jabatannya.
Kritik ini menjadi pengingat bagi publik mengenai bagaimana peta jalan politik dan regenerasi kepemimpinan di era pemerintahan saat ini, di mana stabilitas koalisi sering kali menempati prioritas lebih tinggi dibandingkan kebutuhan akan penyegaran birokrasi yang radikal.[]
