JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyerukan agar rangkaian penyampaian aspirasi oleh aliansi organisasi kemahasiswaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026), dapat berlangsung secara kondusif, tertib, dan mematuhi koridor hukum yang berlaku.
Sikap kelembagaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat, menyikapi konsolidasi gerakan unjuk rasa mahasiswa yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Jumhur menegaskan bahwa organisasi buruh yang dipimpinnya menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, bersuara secara kritis merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk kaum intelektual kampus, yang dijamin secara sah oleh undang-undang.
“KSPSI menghormati penuh hak setiap warga negara, tak terkecuali adik-adik mahasiswa, untuk menyuarakan pandangan di ruang publik sepanjang berada dalam batasan aturan perundang-undangan,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Cegah Polarisasi dan Perusakan Fasilitas Publik
Kendati demikian, figur pimpinan serikat pekerja ini mewanti-wanti seluruh peserta unjuk rasa agar mewaspadai potensi penyusupan pihak ketiga yang ingin menunggangi kemurnian gerakan mahasiswa. Para demonstran diminta tetap mengontrol diri serta tidak mudah tersulut provokasi yang mengarah pada tindakan anarkistis.
Jumhur menekankan bahwa esensi penyampaian gagasan adalah keterbukaan ruang dialog yang konstruktif. Oleh karena itu, pengrusakan fasilitas publik serta tindakan yang merugikan kepentingan mobilitas masyarakat luas harus dihindari secara mutlak.
“Suara perubahan akan terdengar lebih bermartabat apabila ditempuh melalui cara-cara yang damai, beradab, dan mengedepankan musyawarah. Aksi jalanan jangan sampai tercoreng oleh aksi kekerasan atau benturan fisik yang justru mengaburkan substansi tuntutan yang diperjuangkan,” tegasnya.
Pendekatan Humanis Aparat dan Literasi Informasi Warga
Tak hanya ditujukan kepada massa aksi, pesan penyejuk juga diarahkan kepada jajaran aparat kepolisian dan otoritas pengamanan yang bertugas di lapangan. KSPSI meminta petugas mengedepankan pola pengamanan yang persuasif, proporsional, serta mengayomi demi meredam potensi gesekan emosional di tengah kerumunan.
Di sisi lain, masyarakat luas diimbau untuk turut menjaga stabilitas ketertiban sosial dengan bersikap bijak dalam menyaring arus informasi di media sosial. Publik diminta tidak ikut membagikan kabar bohong (hoaks) maupun konten agitasi digital yang berpotensi memanaskan tensi dan memperkeruh situasi keamanan di ibu kota.[]
