PIDIE JAYA – Suasana kontras menyelimuti Gampong Dayah Usen dan Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Senin (4/5/2026). Di saat para petani tengah berjuang melawan himpitan harga pupuk yang melambung tinggi dan infrastruktur pengairan yang belum optimal, jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya justru disibukkan dengan agenda kunjungan kerja (Kunker) Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, bersama unsur Forkopimda menyambut hangat kehadiran Wali Nanggroe dalam agenda yang diklaim sebagai langkah strategis bagi pembangunan daerah. Namun, di tengah kemegahan protokoler, muncul pertanyaan kritis dari akar rumput: Apakah pertemuan elite ini akan berdampak nyata pada nasib petani, atau hanya akan menjadi konten di galeri media sosial?
Bupati Sibral Malasyi menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Namun, publik sulit untuk tidak skeptis. Di lapangan, masyarakat tani di Pidie Jaya tidak lagi membutuhkan narasi abstrak tentang “langkah konkret” atau “dorongan strategis”. Mereka membutuhkan solusi jangka pendek yang menyentuh kebutuhan dasar:
Kepastian Harga Jual: Perlindungan agar harga gabah tidak anjlok saat panen akibat permainan tengkulak.
Subsidi yang Adil: Distribusi pupuk dan benih yang merata, tanpa intervensi kepentingan politik kelompok tertentu.
Infrastruktur Permanen: Perbaikan menyeluruh pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu untuk mengatasi ancaman banjir dan kekeringan tahunan.
Wali Nanggroe dalam pesannya menekankan pentingnya kearifan lokal dan nilai adat dalam pembangunan. Meski luhur secara filosofis, bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, nilai adat yang paling terasa manfaatnya adalah ketika pemimpin memastikan ketersediaan pangan di meja makan warga.
Pembangunan berbasis potensi lokal diharapkan tidak hanya menjadi jargon untuk melancarkan proyek yang hanya menguntungkan segelintir elite atau korporasi dengan kedok kepentingan rakyat.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Wali Nanggroe dituntut melahirkan kebijakan berani yang berpihak pada rakyat kecil. Salah satunya adalah efisiensi anggaran kunker yang sering kali menelan biaya protokoler mewah, untuk dialihkan menjadi subsidi alat mesin pertanian (alsintan) langsung ke tangan petani.
Masyarakat kini menanti transparansi penuh dari setiap program “pembangunan berbasis pertanian” agar tidak berakhir menjadi proyek musiman dengan kualitas yang meragukan.
Rakyat Pidie Jaya sudah terlalu sering menerima janji manis mengenai “kesejahteraan berkelanjutan”. Jika setelah kunjungan tingkat tinggi ini irigasi tetap mampet dan harga pupuk tetap tak terjangkau, maka kunker ini tak lebih dari sekadar “wisata birokrasi” yang dibiayai oleh pajak rakyat. Pembangunan sejatinya harus dirasakan dari lumpur di sawah, bukan hanya dari balik kaca mobil dinas yang nyaman.
