JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (4/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk kembali memperjuangkan sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), kepastian hukum Bendera Aceh, hingga penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang.
Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Istana Kepresidenan itu tidak hanya membicarakan persoalan administratif pemerintahan. Sejumlah agenda yang diangkat Mualem berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan, kepastian kebijakan, serta kepentingan masyarakat Aceh yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat.
Mualem mengungkapkan, pembahasan bersama Prabowo turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Staf Khusus Gubernur Aceh, Teuku Irsyadi.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @muzakirmanaf1964, yang dikutip pada Kamis, 5 November 2026, Mualem menyampaikan bahwa keberlanjutan Dana Otsus, penyelesaian persoalan Bendera Aceh beserta kepastian hukumnya, dan status tanah wakaf Blang Padang menjadi beberapa pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Persoalan Dana Otsus menjadi salah satu agenda penting yang membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Bagi Aceh, keberlanjutan dana tersebut berkaitan erat dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepastian kebijakan mengenai Otsus menjadi tuntutan penting agar perencanaan pembangunan Aceh tidak terus dibayangi ketidakpastian fiskal.
Selain persoalan anggaran, pembahasan mengenai Bendera Aceh juga kembali mencuat. Mualem meminta penyelesaian dan kepastian hukum atas persoalan tersebut. Isu ini merupakan salah satu agenda sensitif dalam hubungan Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat sehingga membutuhkan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Persoalan tanah wakaf Blang Padang turut masuk dalam agenda pembicaraan. Kawasan yang memiliki nilai sejarah dan sosial bagi masyarakat Aceh tersebut membutuhkan kejelasan status agar tidak terus menjadi persoalan yang berlarut-larut. Pemerintah Aceh berharap persoalan tersebut memperoleh perhatian dan penyelesaian melalui koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Tidak berhenti pada tiga persoalan tersebut, Mualem juga mengangkat masa depan PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA), badan usaha yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Pembahasan tersebut mencakup tindak lanjut surat kepresidenan tahun 2017 yang berkaitan dengan PATNA. Pemerintah Aceh juga menginginkan pengelolaan badan usaha tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah agar pengembangan kawasan industri strategis itu dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.
Agenda lainnya menyentuh sektor energi, khususnya percepatan tindak lanjut keputusan terkait wilayah kerja minyak dan gas bumi Blok Rantau di Kabupaten Aceh Tamiang. Persoalan ini dinilai penting karena berkaitan dengan optimalisasi potensi sumber daya energi dan peluang peningkatan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian daerah.
Mualem juga menyampaikan usulan pembentukan dana abadi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Usulan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang dibawa Pemerintah Aceh dalam upaya memperkuat kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan para mantan kombatan.
Selain agenda tersebut, Pemerintah Aceh turut menyampaikan sejumlah kepentingan lain, termasuk usulan pembentukan Dana Abadi Aceh, penguatan pengelolaan kawasan ekonomi, penyesuaian status kawasan hutan tertentu, serta pembangunan terminal penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) untuk memperkuat ketahanan pasokan energi di Aceh.
Seusai pertemuan, Mualem menyatakan bahwa Prabowo memberikan sambutan positif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan. Ia berharap komunikasi langsung dengan Presiden dapat membuka jalan bagi penyelesaian berbagai persoalan strategis yang selama ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden menyambut baik dan memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang kami sampaikan. Semoga pertemuan ini menjadi langkah positif bagi penyelesaian agenda strategis dan kemajuan Aceh ke depan,” demikian pernyataan Mualem yang dikutip pada Jumat, 6 November 2026.
Meski demikian, respons positif Presiden belum dapat dimaknai sebagai keputusan final atas seluruh usulan Pemerintah Aceh. Sejumlah persoalan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut konkret, baik melalui keputusan pemerintah, koordinasi antarkementerian, maupun kepastian regulasi.
Masyarakat Aceh kini menantikan realisasi dari berbagai agenda yang telah disampaikan kepada Presiden. Keberlanjutan Dana Otsus, kepastian hukum Bendera Aceh, penyelesaian Blang Padang, hingga penguatan ekonomi daerah tidak cukup berhenti pada pembicaraan di Istana. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dituntut menerjemahkan respons positif tersebut menjadi kebijakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.(*)
Prakiraan Cuaca
