PIDIE – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie secara terbuka mendesak Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, untuk menanggalkan jabatannya. Desakan ini muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban moral di tengah sorotan publik atas sejumlah persoalan hukum yang saat ini tengah bergulir dan melibatkan nama pejabat tersebut.
Kepala Perwakilan YARA Pidie, Junaidi, S.H., menegaskan bahwa desakan ini merupakan langkah untuk menjaga etika pemerintahan. Menurutnya, seorang pejabat publik memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan wajib menjadi teladan integritas di daerahnya.
Junaidi menyatakan bahwa mengundurkan diri bukanlah tanda kekalahan atau pengakuan bersalah, melainkan sebuah bentuk sikap kenegarawanan yang bermartabat. Ia berpendapat, langkah tersebut justru akan sangat membantu proses hukum berjalan lebih objektif tanpa terbebani polemik politik atau keresahan di tengah masyarakat.
“Mengundurkan diri adalah sikap terhormat. Langkah tersebut menunjukkan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan serta menjaga marwah pemerintahan agar tetap terjaga di mata publik,” ujar Junaidi dalam pernyataannya, Jumat (7/8/2026).
Pihak YARA mengakui bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Namun, dalam konteks etika dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kepentingan publik harus selalu berada di atas kepentingan pribadi maupun politik.
YARA mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset paling berharga dalam sebuah pemerintahan. Ketika seorang pejabat menghadapi persoalan hukum yang menjadi perhatian luas, maka akan muncul ketimpangan antara beban tugas jabatan dan fokus dalam menghadapi proses hukum tersebut.
“Pejabat publik tidak hanya dinilai dari aspek hukum semata, tetapi juga integritas dan tanggung jawab moral. Jika memang ingin menjaga kehormatan lembaga, maka mundur adalah pilihan paling bijak untuk menunjukkan bahwa kepentingan rakyat adalah prioritas utama,” tambah Junaidi.
Selain mendesak pengunduran diri secara sukarela, YARA juga meminta aparat penegak hukum agar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Junaidi berharap proses ini dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat Pidie Jaya.
“Apabila Wakil Bupati memilih untuk mundur, sejarah akan mencatatnya sebagai langkah bermartabat demi kehormatan lembaga pemerintahan. Kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum ini dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segala urusan jabatan,” tutup Junaidi.[]
