JAKARTA – Tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan signifikan pada Juli 2026. Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), angka kepuasan masyarakat kini berada di angka 51,1 persen.
Angka ini menunjukkan tren penurunan yang cukup dalam jika dibandingkan dengan catatan survei pada November 2025, di mana saat itu tingkat kepuasan publik masih berada di angka 81,2 persen. Dalam survei terkini yang melibatkan 749 responden, tercatat 46,9 persen menyatakan kurang atau tidak puas, sementara 2,1 persen responden lainnya memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.
Desakan Perombakan Kabinet
Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Eksekutif Laboratorium Politik (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Menurut Haris, penurunan kepercayaan publik berakar pada kinerja para menteri dan wakil menteri yang dinilai stagnan.
“Publik lebih banyak menyoroti kontroversi daripada capaian nyata. Isu di sektor ekonomi, penegakan hukum, politik, hingga lingkungan menjadi catatan buruk yang perlu segera direspons oleh Presiden untuk menjawab keraguan masyarakat,” ujar Haris dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).
Haris menyarankan agar Presiden berani melakukan perombakan kabinet dengan menempatkan figur profesional, seperti guru besar, pakar, praktisi, atau teknokrat yang benar-benar ahli di bidangnya. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan setiap kementerian memiliki kinerja yang mumpuni, terutama mengingat besarnya beban anggaran operasional kabinet yang saat ini tergolong besar.
Respons Publik di Era Digital
Terkait kekhawatiran mengenai respons publik, Haris menilai bahwa era digital saat ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan real-time terhadap opini masyarakat. Interaksi publik di media sosial setiap harinya sudah menjadi indikator yang cukup jelas mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dirasakan oleh masyarakat luas.
“Presiden tidak perlu khawatir selama kinerja kabinet memang dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Respons publik pasti akan membaik seiring dengan perbaikan kinerja yang dilakukan,” tambah Haris.
Kritik ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan publik adalah mata uang yang harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar narasi. Langkah evaluasi jajaran pembantu Presiden dipandang sebagai jalan keluar paling realistis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sebelum tantangan ekonomi dan sosial di tahun-tahun mendatang semakin berat.[]
