SEANTERONEWS.com – Estafet kepemimpinan di pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi sorotan tajam publik, terutama menyangkut arah pembenahan institusi kepabeanan. Lembaga pemantau independen Bea Cukai Watch (BCW) mengingatkan agar pergantian bendahara negara tidak dijadikan celah untuk membalikkan atau mengendurkan agenda bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Koordinator sekaligus Presidium BCW, Jimmy Endey, menegaskan bahwa perubahan komposisi menteri dalam kabinet tidak serta-merta menggugurkan berbagai persoalan kronis perdagangan ilegal yang tengah dibongkar.
“Menterinya boleh berganti, tetapi persoalannya belum tuntas. Jangan sampai transisi ini justru membuat pihak-pihak yang sebelumnya merasa tertekan oleh pengawasan ketat kini bisa bernapas lega dan menganggap genderang penertiban sudah usai,” tegas Jimmy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menagih Kejelasan Data ’10 Besar’ dan Mafia Emas
BCW menyoroti salah satu warisan investigasi krusial yang sempat dibuka Purbaya ke ruang publik, yakni penelusuran rantai pasok perdagangan emas ilegal yang bersumber dari Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Sebelum menanggalkan jabatannya, Purbaya telah memanfaatkan analisis data Lembaga National Single Window (LNSW) untuk memetakan “10 besar” entitas berprofil mencurigakan guna dilanjutkan ke ranah audit kepatuhan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Urgensi penuntasan data tersebut kian nyata setelah aparat penegak hukum bersama DJBC menggagalkan penyelundupan emas kumulatif sekitar 330 kilogram hingga pertengahan September 2026.
Menurut Jimmy, negara tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir pembawa barang di terminal bandara. Penegakan hukum wajib menelusuri aktor intelektual, pemodal, hingga mata rantai penampung devisa di luar negeri dengan menerapkan prinsip audit forensik menyeluruh (follow the gold, follow the money, follow the tax).
“Publik menanti ke mana arah data ’10 besar’ tersebut. Apakah verifikasinya tetap berlanjut atau sengaja dikubur bersamaan dengan pergeseran pejabat? Isu sebesar ini tidak boleh lenyap begitu saja,” imbuh Jimmy.
Evaluasi Jabatan Harus Obyektif, Bukan Kompromistis
Terkait sinyal Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang berniat mengkaji ulang perombakan pejabat struktural DJBC yang sebelumnya dieksekusi Purbaya, BCW memandangnya sebagai wewenang administratif yang sah. Namun, evaluasi tersebut diperingatkan agar bertumpu murni pada rekam jejak, profesionalisme, dan integritas moral, bukan untuk melemahkan pengawasan internal.
Di sisi lain, BCW mencatat komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang menegaskan garis kebijakan penindakan tetap solid tanpa perubahan arah di bawah kepemimpinan Suahasil Nazara. Komitmen tersebut kini dinanti pembuktian nyatanya dalam beberapa bulan ke depan.
Bagi pengamat kebijakan publik, fase transisi ini menjadi batu uji terpenting: apakah transformasi integritas di tubuh Bea Cukai telah mengakar kuat sebagai sistem kelembagaan yang mandiri, ataukah selama ini sekadar bergerak karena dorongan figur personal menteri tertentu. Pengusutan jaringan penyelundup dan penutupan kebocoran penerimaan negara menjadi tolok ukur utama yang akan terus dikawal publik.[]
