SEANTERONEWS.com – Eskalasi kekerasan bersenjata yang kembali merenggut nyawa pelayan publik dan warga sipil di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, memicu keprihatinan mendalam dari kalangan akademisi nasional. Penembakan fatal terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian saat bertugas lapangan, serta pembunuhan seorang pengemudi warga sipil pada Selasa (15/9/2026), menjadi alarm darurat atas rapuhnya jaminan rasa aman di wilayah pedalaman.
Kondisi tersebut disorot secara tajam oleh Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon. Ia menilai rentetan penyerangan mematikan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden sporadis biasa, melainkan ancaman nyata yang berpotensi melumpuhkan fungsi pelayanan publik dan tatanan sosial masyarakat.
“Pemerintah semestinya mencurahkan fokus yang jauh lebih besar terhadap strategi stabilitas keamanan di Papua. Akumulasi korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil, birokrat pemerintah, hingga personel militer terus bertambah dari waktu ke waktu,” tegas Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Eskalasi Teror Menyasar Masyarakat Rentan
Kebrutalan kelompok bersenjata dinilai kian mengkhawatirkan dengan menyasar kelompok profesi yang murni menjalankan fungsi sipil. Dalam peristiwa di Jayawijaya, korban yang berprofesi sebagai sopir dilaporkan mengalami intimidasi fisik dan psikologis sebelum dieksekusi secara keji. Korban sempat dipaksa mengibarkan bendera Bintang Kejora dan mengikrarkan narasi separatis sebelum akhirnya ditembak mati.
Menurut Haris, situasi tersebut mengonfirmasi bahwa posisi warga biasa kian terjepit dan berada dalam kondisi kerentanan ekstrem di tengah konflik bersenjata yang berlarut-larut.
“Apabila atmosfer teror semacam ini dibiarkan terus berulang tanpa penanganan konkret, kepercayaan publik luas terhadap kapasitas institusi TNI dan Polri dalam menetralisasi ancaman kelompok bersenjata dikhawatirkan akan tergerus,” tambahnya.
Ubah Parameter Pengerahan Pasukan: Tinjau Luas Teritorial
Guna memutus rantai kekerasan, Haris mendesak pengambil kebijakan pertahanan dan keamanan nasional untuk mengevaluasi formulasi penggelaran pasukan di lapangan. Selama ini, rasio penempatan personel kerap kali bertumpu pada kepadatan demografi atau jumlah penduduk semata.
Padahal, karakteristik Papua ditandai oleh bentang alam perbukitan yang terjal, hutan lebat, serta isolasi geografis yang luas. Variabel medan yang ekstrem tersebut kerap dimanfaatkan kelompok bersenjata untuk melancarkan taktik gerilya lintas wilayah sebelum menghilang ke dalam hutan.
“Penempatan kekuatan pasukan tidak boleh lagi semata-mata diukur dari sedikitnya populasi penduduk, melainkan wajib disesuaikan dengan bentang luas geografis dan tingginya indeks kerawanan wilayah,” papar pakar kebijakan ini.
Penguatan Fungsi Intelijen dan Proteksi Proaktif
Lebih lanjut, Haris menggarisbawahi bahwa strategi pengamanan tidak boleh terus-menerus bersandar pada pola reaktif—baru bergerak mengejar pelaku setelah jatuhnya korban jiwa. Negara dituntut memiliki arsitektur peringatan dini (early warning system) dan kemampuan pengawasan intelijen terpadu yang mampu memetakan ancaman secara presisi sebelum eksekusi teror terjadi.
Perlindungan preventif menjadi kunci mutlak agar para abdi negara tidak diliputi rasa waswas saat mengalirkan program pembangunan dan bantuan ke pelosok. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera menyelaraskan payung proteksi terpadu sehingga aktivitas ekonomi warga dan roda administrasi publik di Papua Pegunungan dapat berputar kembali tanpa di bawah bayang-bayang moncong senjata.[]
