Setiap kali skandal pejabat terkuak, satu pertanyaan selalu muncul di kepala kita: mereka kan orang pintar, lulusan kampus top, kok bisa-bisanya tetap korupsi padahal tahu itu salah dan merugikan rakyat? Kita biasanya menjawabnya dengan kata “moral bejat” atau “mental rusak”. Tapi jawaban itu terlalu mudah, dan justru menyesatkan — karena ia membuat kita berhenti bertanya lebih jauh: sistem seperti apa yang membuat orang pintar rela mempertaruhkan reputasinya demi uang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan?
Kasus pencopotan mendadak Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan bulan ini bisa jadi pintu masuk yang bagus untuk membongkar logika itu. Sebab yang menarik bukan cuma soal siapa masuk siapa keluar, melainkan pola yang berulang: pejabat yang relatif bersih dan disukai publik bisa disingkirkan dengan cepat, sementara pejabat lain yang sering didemo dan dipertanyakan kinerjanya tetap aman di kursinya. Kalau logikanya cuma soal moral baik-buruk, pola ini seharusnya tidak masuk akal. Tapi kalau kita ganti kacamatanya dengan logika matematika kekuasaan, semuanya jadi terang benderang.
Mari mulai dari akar masalahnya: biaya menjadi pejabat di Indonesia itu mahal luar biasa. Kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia bersama Perludem berulang kali menunjukkan bahwa untuk maju sebagai kepala daerah atau anggota DPR, seseorang perlu modal miliaran hingga ratusan miliar rupiah — jauh melampaui gaji resmi yang akan mereka terima selama menjabat.
Coba bayangkan Anda baru saja menghabiskan puluhan miliar untuk kampanye, lalu gaji resmi Anda sebagai pejabat cuma puluhan juta per bulan. Secara matematis, gaji itu tidak akan pernah cukup untuk “balik modal”, apalagi menyiapkan dana kampanye berikutnya lima tahun lagi. Di titik inilah korupsi berubah wujud: dari pilihan moral individu menjadi kebutuhan struktural sistem. Bukan berarti ini pembenaran, tapi ini penjelasan kenapa korupsi begitu sulit diberantas hanya dengan slogan atau ceramah antikorupsi — selama biaya masuk ke kekuasaan setinggi itu, sistem akan terus memproduksi orang-orang yang “terpaksa” mencari jalan pintas.
Kenapa yang Jujur Justru Berisiko?
Di sinilah kita perlu berkenalan dengan salah satu buku paling dingin dan jujur tentang politik yang pernah ditulis: The Dictator’s Handbook karya Bruce Bueno de Mesquita dan Alastair Smith. Inti argumen buku ini sederhana tapi menohok: seorang pemimpin, sedemokratis apa pun sistemnya, sebenarnya tidak perlu menyenangkan seluruh rakyat untuk bertahan di kursi kekuasaan. Yang benar-benar ia butuhkan hanyalah menjaga loyalitas kelompok kecil pendukung inti — koalisi partai, pemodal, atau kelompok kepentingan tertentu yang punya kekuatan nyata untuk menjatuhkan atau mempertahankannya.
Dari kacamata ini, seorang pejabat yang didemo ribuan orang di media sosial sekalipun bisa tetap aman, selama kelompok kecil pendukung intinya masih puas. Sebaliknya, seorang menteri yang dicintai jutaan warganet bisa dengan mudah dicopot kalau langkahnya mengganggu kenyamanan kelompok inti tersebut — entah itu birokrasi internal yang terganggu oleh mutasi masif, pelaku usaha yang resah oleh kebijakan pajak, atau pasar keuangan yang gelisah oleh ketidakpastian kebijakan fiskal. Popularitas di ruang publik dan dukungan dari “koalisi inti” ternyata dua mata uang politik yang berbeda, dan sayangnya, mata uang kedua itu yang lebih menentukan nasib seorang pejabat.
Demokrasi Prosedural, tapi Kekuasaan Oligarkis
Untuk memahami siapa sebenarnya “koalisi inti” itu di Indonesia, buku Oligarchy karya akademisi Jeffrey A. Winters adalah rujukan yang tak boleh dilewatkan. Winters membongkar bagaimana kekuatan modal besar — konglomerat, pemilik industri, hingga investor pasar keuangan — punya daya cengkeram jauh lebih kuat terhadap arah kebijakan negara dibanding suara rakyat biasa yang hanya berharga saat pemilu lima tahunan.
Kondisi ini oleh sejumlah ilmuwan politik disebut sebagai demokrasi prosedural tanpa demos yang sesungguhnya: pemilu tetap berjalan, kebebasan berpendapat tetap ada, tapi keputusan-keputusan besar tentang uang negara pada akhirnya dinegosiasikan oleh segelintir elite di ruang tertutup. Data yang perlu kita renungkan bersama: utang pemerintah kini sudah menembus lebih dari Rp10.293 triliun, setara sekitar 41 persen dari produk domestik bruto, dengan sebagian besar dibiayai lewat penerbitan surat utang negara yang dibeli investor pasar modal dan lembaga keuangan. Ketika “kreditor” negara sebesar itu, wajar jika suara mereka soal siapa yang pantas mengelola uang negara menjadi jauh lebih didengar istana ketimbang suara warganet di kolom komentar.
Ada satu teori lawas namun tetap relevan dari sosiolog Robert Michels, yang dikenal sebagai Iron Law of Oligarchy atau Hukum Besi Oligarki. Michels berargumen bahwa organisasi apa pun — termasuk partai politik dan negara demokratis sekalipun — pada akhirnya akan mengerucut dikendalikan oleh segelintir elite, betapapun idealisnya cita-cita awal organisasi itu. Bukan karena semua orang di dalamnya jahat, tapi karena struktur kekuasaan itu sendiri secara alami menyeleksi siapa yang naik dan siapa yang tersingkir berdasarkan kepatuhan pada kepentingan kelompok inti, bukan berdasarkan integritas semata.
Kalau teori ini benar, maka mengharapkan “pahlawan tunggal” yang akan membersihkan sistem dari dalam adalah harapan yang naif. Sebab begitu seseorang naik ke posisi yang cukup tinggi untuk benar-benar mengubah sistem, ia akan berhadapan langsung dengan tembok kepentingan yang sudah lama mapan — dan sejarah menunjukkan, tembok itu biasanya menang.
Jadi, Apakah Kita Cuma Bisa Pasrah?
Jangan buru-buru menyerah. Buku How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mengingatkan kita bahwa demokrasi modern jarang runtuh lewat kudeta dramatis — ia lebih sering mati pelan-pelan, justru ketika warganya berhenti peduli dan mulai menganggap kebobrokan sebagai hal yang wajar. Artinya, benteng terakhir yang tersisa bukan di tangan elite, melainkan di tangan warga yang menolak untuk mati rasa.
Secara konkret, ada tiga hal yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu perubahan struktural besar. Pertama, ubah amarah menjadi amunisi intelektual — biasakan membaca laporan investigasi dari lembaga kredibel seperti Indonesia Corruption Watch atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, sebab data dan celah regulasi yang kita pahami jauh lebih berbahaya bagi elite dibanding sekadar makian di media sosial. Kedua, jangan pernah menormalisasi kebusukan dengan kalimat pasrah seperti “namanya juga politik, pasti kotor” — sebab normalisasi semacam itu justru kemenangan telak bagi mereka yang diuntungkan oleh sistem yang korup. Ketiga, mulai dari pengawasan level terbawah yang benar-benar bisa kita jangkau: mengawal transparansi dana desa, menolak politik uang di pilkada terdekat, atau mendukung gerakan masyarakat sipil independen di lingkungan sendiri.
Kasus Purbaya hanyalah satu episode kecil dari drama besar yang jauh lebih tua daripada Republik ini: pertarungan antara logika moral individu dan logika matematika kekuasaan. Selama ongkos politik masih setinggi gedung pencakar langit dan kekuasaan negara masih lebih tunduk pada koalisi pemodal ketimbang suara rakyat, kita akan terus melihat pola yang sama berulang — orang baik tersingkir, orang bermasalah bertahan.
Tapi memahami logika ini bukan untuk membuat kita pasrah, melainkan untuk membuat kita lebih presisi dalam marah: bukan sekadar mencari kambing hitam individu, melainkan menuntut perubahan pada aturan main yang membuat ongkos masuk ke kekuasaan begitu mahal sehingga integritas menjadi barang mewah.
Sumber
The Dictator’s Handbook — Bruce Bueno de Mesquita & Alastair Smith
Oligarchy — Jeffrey A. Winters
How Democracies Die — Steven Levitsky & Daniel Ziblatt
Political Parties (rujukan teori Iron Law of Oligarchy) — Robert Michels
