REALITAS panggung politik dan birokrasi kita hari ini tak ubahnya sebuah perjamuan pesta yang bising dan tak berkesudahan. Di bawah gemerlap lampu dan dentuman eforia, sekelompok elite berdiri di atas meja, mendiktekan kehendak, dan meneguk nikmatnya privilese tanpa henti.
Mereka tengah dilanda kemabukan akut. Namun, yang meracuni kesadaran mereka bukanlah alkohol, melainkan zat adiktif yang jauh lebih mematikan: absolutisme kekuasaan.
Ironisnya, di sudut-sudut ruang perjamuan tersebut, terdapat realitas yang kontras. Ada rakyat yang terinjak, hak-hak yang dirampas, dan suara parau kemiskinan yang tenggelam oleh riuhnya tepuk tangan para loyalis penguasa.
Kita menyaksikan fenomena ini setiap hari terpampang di layar gawai, di siaran berita, hingga menjadi buah bibir di warung kopi. Pertanyaan kritisnya adalah: bagaimana kita, sebagai masyarakat sipil, mampu menjaga kewarasan di tengah keracunan kolektif ini?
Anatomi Kekuasaan: Candu yang Membunuh Empati
Secara sosiologis, Max Weber pernah mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas seseorang untuk memaksakan kehendaknya meski dihadapkan pada resistensi. Namun, di alam realita, kekuasaan berwujud lebih dari sekadar definisi kaku tersebut. Kekuasaan adalah “gula” yang menghadirkan ilusi superioritas.
Sejarah telah berkali-kali membuktikan paradoks ini. Tak terhitung berapa banyak aktivis idealis yang dulunya berteriak lantang membela kaum marginal di jalanan, namun seketika amnesia akan akar perjuangannya begitu menduduki kursi jabatan.
Begitu pula para pemuka agama yang tadinya mengajarkan laku zuhud dan kesederhanaan, mendadak terbuai oleh fasilitas mewah bermerek saat merapat pada lingkar penguasa.
Mengapa anomali ini terus berulang? Jawabannya terletak pada neuropsikologi. Riset yang dipimpin oleh psikolog sosial Dacher Keltner dari University of California, Berkeley, menyingkap fakta mengejutkan: individu yang merasa memiliki kekuasaan cenderung kehilangan fungsi empatinya secara biologis.
Mereka bertransformasi menjadi sosok yang impulsif, abai terhadap penderitaan orang lain, dan rentan bertindak manipulatif. Mabuk kekuasaan, dengan kata lain, merusak sensor moral manusia.
Politisasi Identitas dan Matinya Urat Malu
Dampak paling destruktif dari kemabukan para elite ini adalah terkoyaknya tenun kebangsaan. Merujuk pada pemikiran filsuf politik Carl Schmitt, esensi politik kerap direduksi menjadi sekadar pemisahan antara “kawan” dan “lawan”. Oleh para penguasa yang mabuk, dikotomi ini dijadikan senjata pemungkas.
Sentimen agama, ras, dan etnis dipolitisasi sedemikian rupa untuk membakar emosi akar rumput. Masyarakat dibiarkan saling cakar, sementara para elite duduk tenang berbagi kue kekuasaan di balik layar. Identitas komunal hanya dijadikan alat tawar menawar politik, bukan untuk dipertahankan nilai filosofisnya.
Fase terminal dari penyakit mabuk kekuasaan ini adalah sirnanya rasa malu (shamelessness). Dalam epistemologi budaya ketimuran, rasa malu adalah benteng pertahanan moral tertinggi. Namun hari ini, benteng itu telah runtuh. Korupsi dieksekusi secara demonstratif.
Kebijakan yang mencekik rakyat disahkan dengan dalih pembangunan. Bahkan, gaya hidup hedonis dari harta yang patut dipertanyakan asal-usulnya, dengan bangga dipamerkan ke ruang publik. Ini bukan lagi sekadar krisis moral individu, melainkan kegagalan sistemik tatkala hukum tumpul ke atas.
Menyandingkan Fakta dan Derita Publik
Mari menguji narasi ini dengan instrumen data. Mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 yang masih stagnan di angka 34, negara ini secara struktural memang belum beranjak dari status “darurat korupsi”. Posisinya masih terjerembab di papan bawah kawasan Asia Tenggara.
Laporan dari Transparency International semakin mempertegas luka tersebut. Triliunan rupiah uang negara menguap setiap tahunnya. Jika dikonversi, angka fantastis itu sejatinya mampu membangun jutaan ruang kelas baru, mendirikan rumah sakit di pelosok, dan menyejahterakan petani.
Namun, karena anggaran itu dibajak oleh segelintir elite, rakyat terpaksa mewarisi penderitaan: angka putus sekolah yang tinggi, gizi buruk, hingga ketimpangan ekonomi yang makin menganga. Mereka adalah korban sesungguhnya dari pesta yang tak pernah mereka hadiri.
Menyalakan Api Perlawanan Sunyi
Di tengah situasi yang pesimistis ini, menyerah bukanlah pilihan. Kekuasaan memang tidak bisa dihindari, namun ia mutlak harus dibatasi. Adagium klasik sejarawan Inggris, Lord Acton, tetap menjadi pengingat abadi: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”.
Reformasi sistem melalui penguatan checks and balances, pembatasan kekuasaan, dan supremasi penegakan hukum adalah jalan keluar struktural yang tak bisa ditawar.
Di ranah personal, kita membutuhkan apa yang disebut sebagai “perlawanan diam-diam”. Perlawanan ini dihidupkan oleh mereka yang menolak ikut mabuk: guru honorer yang tetap tulus mengajar di pedalaman, aparatur sipil negara yang berani menolak suap, atau pemuda yang kritis mengawasi alokasi dana desanya. Integritas skala kecil inilah yang menjaga fondasi kemanusiaan kita agar tidak sepenuhnya runtuh.
Pada akhirnya, setiap pesta pasti akan usai. Kesombongan kekuasaan akan selalu berhadapan dengan batas akhir kefanaan manusia—kematian. Mengingat batas waktu kehidupan adalah rem paling pakem agar manusia tidak bertindak layaknya Tuhan di muka bumi.
Sebagai penutup yang reflektif, mari meresapi untaian makna dari sastrawan besar W.S. Rendra:
“Perjuangan bagaikan api. Ia menghangatkan siapa yang mendekat. Tetapi ia juga membakar siapa yang menganggapnya mainan.”
Kekuasaan adalah nyala api tersebut. Ia bisa menjadi obor penerang peradaban, atau sebaliknya, menjadi bara yang menghanguskan. Pilihan ada di tangan kita: larut menjadi pemabuk, atau berdiri tegak menjaga kewarasan.[]
Sumber: POTRET.
