JAKARTA – Ombudsman RI mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai instrumen utama dalam mengawasi serta mengendalikan program-program prioritas nasional.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menilai optimalisasi peran KSP sangat krusial saat ini. Langkah ini dipandang penting guna mempercepat perbaikan tata kelola birokrasi, sekaligus menjamin agar setiap program strategis pemerintah berjalan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
“Merujuk pada kewenangan yang dimilikinya, KSP memegang fungsi strategis dalam mengendalikan program prioritas serta mengelola isu-isu nasional yang mendesak. Untuk itu, kami menyarankan agar KSP dioptimalkan guna mempercepat jalur koordinasi lintas sektor,” ujar Nuzran pada Selasa (9/6/2026).
Evaluasi Pengawasan di Sejumlah Instansi
Dorongan penguatan pengawasan ini muncul di tengah dinamika persoalan yang sedang dihadapi oleh beberapa lembaga baru dan strategis, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Menurut Nuzran, langkah penegakan hukum yang kini tengah berjalan oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kedua lembaga tersebut harus disikapi secara bijak. Momentum ini dinilai tepat untuk melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya terkait kepatuhan administrasi, mitigasi risiko maladministrasi, dan sistem pengawasan internal.
Pentingnya Tindak Lanjut Deteksi Dini
Ombudsman menegaskan bahwa sistem pencegahan dini sebenarnya terus berjalan secara konsisten. Sebelumnya, lembaga pengawas pelayanan publik ini telah menyerahkan hasil kajian mendalam yang mengidentifikasi potensi kerawanan administratif kepada pimpinan BGN terdahulu.
Namun, sangat disayangkan masukan terkait perbaikan tata kelola serta mitigasi potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan tersebut kurang ditindaklanjuti secara maksimal di lapangan.
Melalui penguatan koordinasi di bawah kendali KSP, diharapkan celah-celah administratif dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional dapat diidentifikasi serta diselesaikan secara cepat sebelum berujung pada masalah hukum.
