JAKARTA – Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop) mendorong perubahan paradigma usaha perkebunan rakyat melalui akselerasi hilirisasi kelapa sawit. Wadah koperasi didorong untuk tidak lagi sebatas mengelola lahan perkebunan di sektor hulu, melainkan bertransformasi menjadi pelaku industri pengolahan yang memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) hingga fasilitas pemurnian minyak goreng mandiri.
Strategi tersebut ditegaskan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat menghadiri Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Ferry menyoroti ketimpangan struktur industri kelapa sawit nasional selama tiga dasawarsa terakhir. Selama ini, rantai nilai bernilai ekonomi tinggi mulai dari pabrik pengolahan kelapa sawit hingga produk konsumsi turunan didominasi oleh korporasi konglomerasi. Di sisi lain, jutaan petani rakyat kerap berada pada posisi rentan karena hanya mengandalkan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan fluktuasi harga yang sulit dikendalikan.
“Fondasi ekonomi kerakyatan menuntut koperasi untuk naik kelas. Petani tidak boleh terus-menerus terjebak sebagai pemasok bahan mentah semata. Gerakan koperasi harus memiliki kemandirian dalam mendirikan pabrik CPO sampai dengan kilang minyak goreng sendiri,” tegas Ferry di hadapan ratusan delegasi petani.
Sebagai percontohan nyata, Ferry membeberkan keberhasilan pabrik CPO terintegrasi berbasis koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Fasilitas yang memiliki kapasitas giling 60 ton TBS per jam tersebut menjadi bukti bahwa konsolidasi aset perkebunan rakyat sanggup memenuhi kelayakan teknis maupun skala ekonomi perindustrian modern.
Target Kilang Minyak Goreng 2027 dan Jalur Distribusi Desa
Tidak berhenti pada pengolahan CPO, Kemenkop mematok target ambisius agar ekosistem koperasi nasional telah mengoperasikan kilang pemurnian (refinery) minyak goreng pada tahun 2027.
Guna menyerap hasil produksi pangan olahan tersebut, pemerintah telah menyiapkan rantai pasok terintegrasi melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan puluhan ribu gerai KDKMP yang tersebar di pelosok nusantara, produk minyak goreng hasil olahan petani diyakini memiliki kepastian pasar domestik yang masif.
Pada forum yang sama, Kemenkop juga mendorong kemitraan strategis antara APKASINDO dan BUMN perkebunan melalui PT Agrinas Palma Nusantara. Melalui skema perkebunan plasma, areal produktif dari hasil penataan kawasan hutan yang telah dialokasikan pemerintah dapat dikelola secara transparan dan akuntabel oleh kelompok tani koperasi.
Soliditas Petani Kunci Daya Tawar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy turut mengingatkan bahwa lompatan menuju industrialisasi menuntut kedisiplinan dan kekompakan organisasi pekebun. Kerapian tata kelola diyakini menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas harga TBS di tingkat akar rumput agar petani tidak terdesak menjual komoditas dengan harga rendah ke tengkulak.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyatakan komitmen lembaganya untuk terus memosisikan diri sebagai jembatan harmonis antara aspirasi petani, pelaku industri, dan pembuat regulasi demi menjamin keberpihakan kebijakan negara terhadap pekebun swadaya.
Turut hadir dalam perhelatan nasional tersebut Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kemenkop Panel Barus serta Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat M.E. Manurung. Sinergi lintas pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mengurai tantangan pembiayaan, standardisasi mutu, serta manajemen operasional guna mewujudkan kedaulatan petani sawit Indonesia.[]
