PIDIE – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, tengah menjadi sorotan publik. Merespons sejumlah masukan dan keluhan dari wali murid terkait ketidaksesuaian porsi menu di beberapa sekolah, pihak manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung mengambil langkah cepat dengan menggelar evaluasi operasional secara menyeluruh.
Keluhan yang belakangan mencuat di kalangan orang tua siswa berpusat pada inkonsistensi distribusi makanan pokok, khususnya hilangnya beberapa elemen pelengkap gizi seperti susu dan buah segar dalam paket hidangan anak-anak mereka.
Menyikapi dinamika tersebut, Kepala SPPG Yayasan Silva Marsya Guna yang berlokasi di Truseb, Kecamatan Tiro, Muhammad Yasir, tidak menampik adanya kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan koreksi krusial.
“Kami sangat mengapresiasi dan menerima dengan tangan terbuka setiap masukan dari wali murid. Evaluasi internal langsung kami lakukan, dan ditemukan adanya kendala teknis pada sistem tata kelola logistik kami. Hal inilah yang sempat memicu tersendatnya distribusi item pelengkap seperti buah dan susu ke sekolah-sekolah,” jelas Yasir dalam keterangan resminya, Selasa (1/9/2026).
Yasir memberikan jaminan penuh bahwa insiden serupa tidak akan terulang. Mulai hari ini, pihak pengelola dapur umum telah menerapkan skema mitigasi perbaikan yang komprehensif. Langkah ini diambil guna mengamankan standar kebersihan, keamanan pangan, serta porsi gizi seimbang agar kembali selaras dengan pedoman ketat yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Bagi manajemen SPPG Tiro, pemenuhan gizi yang tepat bagi anak didik adalah komitmen mutlak yang pantang ditawar demi mendukung tumbuh kembang generasi bangsa.
Sebagai wujud komitmen atas transparansi dan akuntabilitas publik, pengelola Dapur MBG Kecamatan Tiro juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Tim Monitoring berjenjang dari Pemerintah Kabupaten Pidie.
Lebih jauh, Yasir mendorong pihak sekolah untuk tidak ragu menggunakan wewenang mereka dalam melakukan pengawasan. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh BGN, pihak sekolah memiliki hak penuh (hak veto) terkait penerimaan distribusi makanan.
“Jika dalam pendistribusian ditemukan paket makanan yang tidak memenuhi kelayakan, baik dari segi porsi, higienitas, maupun komposisi gizi sesuai standar baku, pihak sekolah memiliki otoritas penuh untuk menolak kiriman tersebut. Kami siap bertanggung jawab penuh atas kualitas layanan kami,” pungkas Yasir dengan tegas.
Langkah cepat dan transparan dari pengelola dapur umum ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan wali murid, sekaligus memastikan esensi utama dari Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pidie benar-benar tersampaikan manfaatnya kepada para siswa.[]
