SEANTERONEWS.com – Keterlambatan Danantara dalam merilis laporan keuangan tahun 2025 memicu sorotan tajam dari kalangan politisi. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menilai penundaan ini dapat menciptakan prasangka negatif di tengah masyarakat dan merusak kredibilitas institusi pengelola aset negara tersebut.
Sebagai entitas strategis yang menjalankan fungsi ganda sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) sekaligus Holding BUMN, Danantara memegang kendali atas aset investasi bernilai lebih dari Rp15 kuadriliun—sebuah angka yang sangat fantastis bagi publik.
Mulyanto menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara yang modern wajib berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia merujuk pada praktik internasional yang dilakukan oleh lembaga serupa seperti Temasek, GIC, dan Khazanah Nasional.
“Praktik internasional menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik dan kredibilitas global,” jelas Mulyanto dalam keterangan resminya, Sabtu (2/5/2026).
Meskipun menyadari bahwa proses konsolidasi aset BUMN dalam kerangka Danantara merupakan pekerjaan besar yang kompleks, Mulyanto menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda informasi dasar. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain:
Laporan Awal (Opening Balance): Danantara setidaknya harus menyampaikan laporan awal sebagai pijakan penilaian kinerja ke depan.
Penjelasan Memadai: Keterlambatan tanpa alasan jelas berpotensi memicu spekulasi tidak produktif di pasar.
Timeline Jelas: Penting bagi Danantara memublikasikan tahapan proses, metodologi penilaian aset, dan jadwal pasti perilisan laporan.
Mengingat besarnya kekayaan negara yang dikelola, Mulyanto mendesak keterlibatan auditor independen yang kredibel serta pengawasan ketat dari DPR RI. Hal ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan prinsip kehati-hatian.
“Rilis laporan keuangan Danantara akan menjadi ujian awal apakah entitas ini mampu berdiri sebagai institusi modern yang profesional, atau justru terjebak dalam praktik lama yang menjauh dari semangat good governance,” pungkasnya.[]
