JAKARTA – Kritik pedas meluncur dari akademisi politik Universitas Nasional, Prof. Dr. TB Massa Djafar, terkait karut-marut kondisi demokrasi dan stagnansi pembangunan di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan radikal, bangsa ini akan sulit bangkit dari ketergantungan sumber daya alam.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Massa dalam diskusi publik bertema “Urgensi Kebebasan Sipil untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang diinisiasi oleh PP PRIMA DMI di Kedai Aceh Bang Johny, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Soroti Kegagalan Industri dan Dominasi Oligarki
Dalam paparannya, Prof. Massa menilai Indonesia masih jauh dari predikat negara industri karena masih terjebak pada eksploitasi alam semata. Ironisnya, proses demokrasi yang berjalan saat ini justru dianggap tersandera oleh kepentingan segelintir pihak.
“Indonesia sampai hari ini belum menjadi negara industri. Kita masih tergantung pada sumber daya alam. Selama oligarki masih rakus, tidak akan ada demokrasi yang bagus,” tegasnya dengan nada tinggi.
Ia menambahkan bahwa sumber masalah utama nasional justru berasal dari kalangan elite yang memegang kendali kekuasaan, termasuk dalam sektor pertahanan dan kebijakan strategis negara.
Rakyat Susah, Demokrasi Dinilai Buntu
Meskipun ia mendukung kebebasan sipil harus diberikan secara penuh dan pemilu tetap berjalan, Prof. Massa melihat ada kegagalan besar dalam menyelesaikan masalah mendasar rakyat.
Pengangguran dan kesulitan ekonomi yang kian menjepit dinilai tidak tersentuh oleh praktik demokrasi yang ada saat ini.
“Rakyat susah, pengangguran dan kesusahan sampai sekarang tidak bisa diselesaikan dengan cara demokrasi,” lanjutnya.
Serukan Revolusi dan Kepemimpinan Tegas
Sebagai jalan keluar, sang profesor melontarkan gagasan ekstrem untuk melakukan perubahan besar-besaran. Menurutnya, Indonesia tidak bisa lagi sekadar melakukan perbaikan kecil.
“Indonesia harus ada revolusi. Kalau Indonesia mau bangkit, pertama harus ada pemimpin yang kuat dan tegas,” ucap Prof. Massa yang langsung memicu perhatian serius dari peserta diskusi.
Forum tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga akademisi yang tampak antusias merespons kritik tajam sang pakar politik tersebut.
