ACEH BESAR – Kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan otoritas daerah di Bumi Serambi Mekkah kembali ditegaskan. Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Dr. Latif Usman menyambut langsung kedatangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, beserta rombongan di VIP Room Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan kerja petinggi kementerian koordinator ini membawa misi penting dalam mengakselerasi keselarasan kebijakan hukum nasional dengan implementasi otonomi daerah di Aceh.
Pertemuan di ruang transit kehormatan bandara tersebut mencerminkan soliditas pimpinan lintas institusi. Turut hadir menyambut Menko Kumham Imipas antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., Ketua DPR Aceh (DPRA), Danlanud Sultan Iskandar Muda, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh, Pamen Sahli Kodam Iskandar Muda, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh.
Fokus Bidang Hukum, HAM, dan Keimigrasian
Rangkaian agenda peninjauan Menko Kumham Imipas ke Aceh dijadwalkan menyentuh sektor-sektor fundamental, mulai dari harmonisasi regulasi berbasis keistimewaan daerah, pemajuan hak asasi manusia, penguatan fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga tata kelola pos lintas batas dan pintu keimigrasian internasional.
Pertemuan tatap muka di ruang VIP berlangsung hangat dan sarat koordinasi teknis awal. Dialog antarlembaga ini difungsikan untuk menyamakan persepsi agar seluruh instrumen penegakan hukum dan keadilan berjalan harmonis, memberikan kepastian investasi, serta melindungi hak-hak mendasar masyarakat Aceh.
Polda Aceh Jamin Stabilitas dan Pengamanan Agenda Kerja
Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, menjelaskan bahwa kehadiran Wakapolda bersama barisan pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan wujud komitmen aparat dalam mengawal setiap program strategis nasional di daerah.
Menurut Joko, keterpaduan antara kepolisian, TNI, dan kejaksaan bersama birokrasi pemerintahan menjadi kunci utama dalam menjaga iklim stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Komunikasi lintas sektoral yang cair dan konstruktif adalah landasan utama keberhasilan program-program kerja pemerintah. Polda Aceh berkomitmen penuh merawat sinergi dengan Forkopimda agar seluruh rangkaian agenda kenegaraan serta kebijakan pembangunan pusat di Aceh terlaksana secara tertib, aman, dan berdaya guna bagi kesejahteraan warga,” tegas Joko.
Polda Aceh memastikan seluruh rangkaian agenda penugasan Menko Kumham Imipas beserta kementerian terkait di Tanah Rencong mendapat pengawalan terpadu, mencakup kesiapan rute perlintasan hingga sterilisasi lokasi pertemuan resmi di sejumlah wilayah Aceh.[]












