Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil kini berada di titik yang mengkhawatirkan. Di tengah ketegangan geopolitik global yang memicu fluktuasi harga energi, beban ekonomi yang harus ditanggung negara dan masyarakat kian membengkak. Situasi ini dinilai bukan lagi sekadar tantangan lingkungan, melainkan ancaman serius bagi ketahanan fiskal nasional.
Ketua Pokja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid, dalam webinar The Great Energy Pivot: Membangun Pilar Kedaulatan dengan Transisi Energi, Rabu (22/4/2026), mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen kebutuhan listrik nasional masih bergantung pada batu bara dan gas. Selain itu, Indonesia juga masih harus mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari.
Ketergantungan ini membuat ekonomi domestik sangat rentan terhadap konflik di luar kendali pemerintah. Sebagai contoh, konflik geopolitik yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz jalur vital bagi 20 persen perdagangan minyak dunia telah memicu lonjakan harga minyak Brent hingga 109 dolar AS per barel.
Angka tersebut jauh melampaui asumsi APBN yang dipatok di angka 70 dolar AS per barel. Akibatnya, beban subsidi energi diproyeksikan membengkak hingga menembus Rp100 triliun. “Setiap konflik internasional langsung berubah menjadi tekanan fiskal di dalam negeri,” jelas Khalisah.
Selain beban APBN, terdapat “biaya tersembunyi” yang selama ini tidak tercermin dalam harga pasar namun nyata dampaknya bagi masyarakat. Biaya ini meliputi:
Dampak Kesehatan: Polusi udara dari batu bara menyebabkan kerugian kesehatan mencapai Rp351 triliun per tahun dengan sekitar 6.500 kematian dini.
Kerusakan Lingkungan: Kerugian ekologis jangka panjang yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Beban Fiskal: Total subsidi dan kompensasi energi pada 2025 diperkirakan mencapai Rp394-498 triliun.
Khalisah menyoroti ironi di mana perusahaan energi fosil justru mencetak keuntungan besar di tengah krisis, sementara publik menanggung beban melalui pajak. Dana ratusan triliun yang tersedot untuk subsidi energi fosil tersebut semestinya dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Di masa depan, risiko aset terdampar (stranded assets) akibat pembangunan infrastruktur fosil baru menjadi ancaman nyata bagi keuangan negara. Terlebih, terdapat proyeksi bahwa Indonesia berisiko menjadi importir gas pada tahun 2030 jika tidak segera berbenah.
“Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi ekonomi dan keselamatan rakyat. Energi terbarukan menjadi jalan keluar dari jebakan biaya tersembunyi energi fosil,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi peringatan bagi pemangku kebijakan bahwa kedaulatan energi tidak bisa dicapai dengan mempertahankan model lama. Beralih ke energi bersih adalah langkah strategis untuk memutus rantai ketergantungan pada gejolak global sekaligus menjaga masa depan ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.[]
