JAKARTA – Proses penelusuran aset dan aliran transaksi keuangan terkait perkara PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terus bergulir di ranah penegakan hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyerahkan berkas laporan mutakhir hasil pelacakan aliran dana (cash flow) serta pemetaan aset DSI kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Jumat (30/10/2026).
Langkah koordinasi strategis ini ditempuh guna memperkuat bukti materiil bagi penyidik kepolisian dalam mendeteksi instrumen kekayaan yang diduga dibeli menggunakan dana para pemberi dana (lender). Penyerahan data forensik ini juga diarahkan untuk membuka ruang optimalisasi pemulihan serta pengembalian hak finansial masyarakat sesuai koridor peradilan yang berlaku.
Dalam audit investigasi khusus tersebut, OJK menyisir jejak transaksi perbankan secara menyeluruh. Ruang lingkup pelacakan tidak hanya mengunci aset beratasnamakan perseroan DSI semata, melainkan merangsek ke struktur kepemilikan harta milik pemegang saham, dewan pengurus, hingga lingkaran pihak terafiliasi yang disinyalir menampung perputaran dana lender.
Pelimpahan berkas pada pengujung Oktober 2026 ini melengkapi rangkaian koordinasi bilateral OJK dan Polri yang telah berjalan sejak awal tahun, menyusul penyerahan data identifikasi aset serupa secara bertahap pada periode Februari hingga Mei 2026.
Sitaan Bareskrim Tembus Rp432 Miliar dan Tahapan Verifikasi
Di meja penyidikan, Bareskrim Polri sejauh ini telah melakukan tindakan hukum berupa penyitaan berbagai aset perkara DSI dengan taksiran nilai mencapai Rp432 miliar. Kendati angka sitaan telah mencapai ratusan miliar rupiah, perburuan terhadap aset-aset tersembunyi lainnya masih terus diintensifkan penyidik guna mencocokkan total kerugian para pemodal.
Kendati demikian, regulator mengingatkan bahwa identifikasi maupun penyitaan aset oleh aparat penegak hukum tidak serta-merta berujung pada pencairan uang ganti rugi secara instan. Seluruh barang bukti sitaan wajib melewati tahapan verifikasi keabsahan kepemilikan, pembuktian tindak pidana asal dan pencucian uang di persidangan, hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang memerintahkan mekanisme eksekusi pengembalian dana kepada para korban.
Selain memasok data audit, OJK memberikan sokongan penuh dalam proses pro-justitia dengan mendelegasikan pegawai internalnya untuk bersaksi di hadapan penyidik, baik dalam kapasitas sebagai saksi fakta maupun saksi ahli tata kelola keuangan syariah.
Sinergi Lintas Otoritas demi Perlindungan Konsumen
Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus E. Siregar, menegaskan bahwa kemitraan antarlembaga menjadi fondasi krusial dalam menuntaskan perkara penyelewengan dana masyarakat yang kompleks.
“Koordinasi antara OJK dan Bareskrim Polri terus dipelihara secara konsisten demi menjaga kelancaran proses penyidikan serta memastikan tindak lanjut penelusuran aliran dana dan identifikasi aset berjalan terukur sesuai mandat kewenangan undang-undang,” ungkap Agus dalam rilis resminya, Sabtu (31/10/2026).
Penanganan skandal DSI ini turut melibatkan sinergi multipihak bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keterlibatan institusi pengayom hukum ini ditujukan untuk mengawal dakwaan peradilan pidana sekaligus mengamankan skema restitusi bagi para korban.
OJK menegaskan komitmennya untuk tidak mengendurkan pengawasan dan pembenahan ekosistem fintech peer-to-peer lending. Penuntasan kasus DSI melalui jalur hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memulihkan kepastian hukum, melindungi hak konsumen, serta merawat kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan nasional.
