JAKARTA – Pemerintah terus memperluas pemerataan infrastruktur medis nasional melalui program terpadu peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kategori D maupun D Pratama menjadi RSUD kelas C. Langkah strategis yang dipadukan dengan revitalisasi ribuan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ini digulirkan secara bertahap dalam kurun waktu 2025 hingga 2027 demi menghapus ketimpangan fasilitas kesehatan antardaerah.
Berdasarkan pembukuan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per September 2026, realisasi fisik program ini menunjukkan percepatan yang signifikan. Dari target 22 RSUD yang dipatok pada tahun anggaran 2025, sebanyak 21 rumah sakit telah menuntaskan pembangunan fisiknya, dengan 18 unit di antaranya telah beroperasi penuh melayani warga.
Sementara untuk alokasi tahun 2026 yang membidik 20 rumah sakit daerah, sebanyak 18 RSUD telah memasuki fase konstruksi aktif. Adapun sisa 24 RSUD yang dijadwalkan naik kelas pada 2027 saat ini tengah dimatangkan dalam tahap perencanaan teknokratis.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa peningkatan strata fasilitas rujukan sekunder di tingkat kabupaten/kota bertujuan agar penanganan penyakit berat tidak lagi tersentralisasi di kota-kota besar.
“Strategi utamanya adalah memastikan setiap kabupaten dan kota memiliki kesiapan sarana untuk merawat dan memulihkan pasien penyakit kritis tanpa harus membebani warga dengan rujukan jauh ke kota metropolitan,” ujar Menkes dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Menkes menggarisbawahi bahwa penataan sistem kesehatan kewilayahan ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar hak dasar atas pelayanan medis yang setara dirasakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Titik sentuh program ini menjangkau kawasan kepulauan dan tapal batas timur nusantara, mulai dari Sumba Barat Daya, Raja Ampat, Kepulauan Anambas, Kepulauan Aru, Kepulauan Nias, hingga sejumlah distrik di pedalaman Papua.
Distribusi Tenaga Spesialis dan Modernisasi Puskesmas
Menemani peningkatan fisik gedung, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono memastikan pemenuhan tenaga medis ahli dilakukan secara simultan. Kemenkes secara berkala menerjunkan dokter spesialis ke daerah-daerah target agar keunggulan peralatan yang disalurkan dapat dioperasikan secara presisi.
“Akselerasi ini menjamin mutu pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke berdiri pada standar kualitas yang serupa. Dokter-dokter spesialis ditempatkan secara terencana oleh Kemenkes ke wilayah-wilayah tersebut,” papar Dante.
Di tingkat layanan kesehatan primer, Kemenkes mentransformasi Puskesmas melalui skema Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Pelayanan kini ditata berbasis siklus hidup manusia mulai dari perawatan neonatal/balita, pembinaan remaja, skrining usia produktif, hingga pendampingan lansia sehingga Puskesmas tidak sekadar menjadi tempat berobat orang sakit, melainkan pusat pembudayaan hidup sehat.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 9.000 Puskesmas telah mengadopsi sistem ILP. Fleksibilitas tata kelola juga diperkuat dengan beralihnya 7.508 Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dukungan sarana diagnostik pun diperkuat secara masif melalui pendistribusian 300.000 alat antropometri ke Posyandu dan 10.000 unit peranti ultrasonografi (USG) ke jaringan Puskesmas. Kemenkes juga menyiagakan 10.000 unit perangkat rontgen portabel (X-Ray) dan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) di Puskesmas untuk mendongkrak penapisan kasus tuberkulosis (TBC).
Sebagai rencana jangka panjang, pemerintah menargetkan pendirian 1.988 unit Puskesmas baru pada periode 2027–2029. Pembangunan fasilitas anyar ini ditujukan untuk memecah kepadatan beban antrean pasien di wilayah berpopulasi tinggi.
Sinergi antara penguatan garda primer di Puskesmas untuk kebutuhan deteksi dini dan kesiapsiagaan RSUD kelas C dalam menangani tindakan kuratif diharapkan mampu membentuk jaring pengaman kesehatan terintegrasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.[]
