SEANTERONEWS.com – Langit di atas Kashmir mungkin terlihat tenang, namun di balik layar perangkat digital penduduknya, sebuah perang saraf sedang berkecamuk. Kebijakan terbaru pemerintah India yang memperketat larangan penggunaan VPN (Virtual Private Network) di wilayah tersebut telah membawa dampak yang jauh lebih gelap daripada sekadar masalah koneksi: sebuah krisis tekanan psikologis yang masif.
Bagi jutaan warga Kashmir, VPN bukan sekadar alat untuk membuka situs yang diblokir, melainkan satu-satunya “jendela” untuk tetap terhubung dengan dunia luar dan menjaga kesehatan mental di tengah konflik yang berkepanjangan.
Di wilayah dengan sejarah pemadaman internet (internet shutdown) terlama di dunia, VPN menjadi alat bertahan hidup bagi warga. Namun, kini otoritas India mulai menggunakan teknologi deteksi canggih untuk memblokir akses tersebut secara total.
Warga melaporkan rasa cemas yang meningkat karena tidak bisa menghubungi keluarga di luar negeri atau mengakses platform media sosial untuk sekadar berekspresi.
Banyak mahasiswa dan tenaga medis kehilangan akses ke sumber daya internasional yang hanya bisa dijangkau melalui VPN, memperlambat layanan kesehatan dan pendidikan.
Psikolog di Srinagar memperingatkan bahwa pemutusan akses digital ini memperburuk rasa keterasingan.
Dengan dilarangnya VPN, warga merasa setiap gerak-gerik digital mereka dipantau langsung oleh pemerintah, menciptakan ketakutan konstan (surveillance trauma).
“Internet adalah satu-satunya pelarian kami dari realitas yang keras. Tanpanya, kami merasa seperti dipenjara di rumah sendiri,” ungkap seorang warga lokal kepada seanteronews.com.
Pemerintah India berdalih bahwa pemblokiran VPN diperlukan untuk mencegah penyebaran propaganda radikal dan menjaga keamanan nasional. Namun, para aktivis hak digital berargumen bahwa tindakan ini adalah bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil.
“Memblokir VPN di zona konflik bukan soal keamanan, ini soal kontrol total terhadap narasi dan psikologi masyarakat. Ini adalah bentuk agresi digital,” tegas seorang peneliti hak asasi manusia internasional.
