SEANTERONEWS.com – Dinamika politik internal kabinet Maroko tengah bergejolak. Pemerintah secara resmi mengonfirmasi pemecatan Madiha Khayr dari jabatannya sebagai Menteri Delegasi yang membidangi urusan Pelatihan dan Kualifikasi Profesional. Pencopotan mendadak ini rupanya dipicu oleh akumulasi pertimbangan politik, serta mencuatnya skandal hukum yang menyeret nama sang menteri.
Juru Bicara Pemerintah Maroko, Samir Belfkih, yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Wilayah dan Kebijakan Kota, akhirnya buka suara membeberkan alasan di balik keputusan drastis tersebut. Ia membenarkan bahwa pencopotan Khayr merupakan buah dari konsensus politik dan kelembagaan yang telah disepakati oleh koalisi mayoritas pendukung pemerintah.
Langkah tegas ini tidak diambil dalam ruang hampa. Belakangan ini, ruang publik Maroko memang tengah digegerkan oleh bocornya informasi pribadi yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum oleh Madiha Khayr. Sang menteri diduga kuat terseret dalam pusaran kasus pemalsuan data rekam medis. Skandal inilah yang dinilai mulai mengganggu kredibilitas dan ritme kerja kabinet.
Dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026), Belfkih menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemantauan ketat sejak isu tersebut mencuat. Koalisi pemerintah akhirnya menyimpulkan bahwa mempertahankan Khayr hanya akan menjadi beban politik.
“Fokus utama kami saat ini adalah menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan sukses dan efektif. Kami harus segera menggeser perdebatan publik dari isu-isu kontroversial kembali ke agenda kerja nyata yang berpihak pada kepentingan umum,” tegas Belfkih kepada awak media.
Eksekusi Konstitusional oleh Raja Mohammed VI
Belfkih menambahkan bahwa mengamankan proses tata negara adalah prioritas mutlak. “Langkah (pemecatan) ini merupakan cerminan dari komitmen kami untuk memastikan seluruh proses konstitusional dalam pembentukan pemerintahan berjalan dalam kondisi yang sangat kondusif,” jelasnya.
Secara prosedural, pemberhentian tersebut diinisiasi langsung oleh Kepala Pemerintahan Maroko. Sesuai dengan mandat konstitusi, khususnya yang tertuang dalam Pasal 47 Ayat 4, Kepala Pemerintahan mengajukan permohonan pemberhentian secara resmi kepada kepala negara.
Pihak Istana Kerajaan pun telah merilis pernyataan resmi bahwa Raja Mohammed VI telah memberikan persetujuan penuh atas permohonan tersebut, sekaligus menyegel nasib karier politik Madiha Khayr di kabinet.
Manuver cepat dan tanpa kompromi dari elit pemerintahan Maroko ini diharapkan dapat segera menetralisasi krisis kepercayaan publik. Dengan dicopotnya sosok yang bermasalah, pemerintah menargetkan proses pengesahan parlemen dapat segera rampung tanpa hambatan berarti. Ke depannya, kabinet diharapkan dapat kembali fokus pada implementasi program-program strategis guna menuntaskan janji-janji kesejahteraan bagi rakyat Maroko.[]
