Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menyuguhkan teka-teki: angka kepuasan publik tidak punya satu wajah. Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menemukan 65,4 persen responden puas terhadap pemerintahan. Poltracking, dengan periode survei yang hampir bersamaan, mencatat 55,3 persen. Selisihnya sepuluh poin, dari dua lembaga, untuk satu pemerintahan. Di tengah itu, media sosial disebut “lemas”. Benarkah ada jurang antara survei dan netizen? Datanya ternyata lebih rumit, dan lebih menarik, daripada narasi itu.
Angka Survei yang Tidak Seragam
Kepuasan publik bukan fakta tunggal. Ia produk dari cara bertanya dan cara menyusun sampel. Poltracking mencatat tren yang menurun: kepuasan 78,1 persen pada Oktober 2025, lalu 55,1 persen pada Agustus 2026. Pada survei terbaru, angkanya stagnan di 55,3 persen. PPI menyebut 65,4 persen sebagai level yang cukup baik, tetapi mengakui perlu peningkatan kinerja untuk kembali melampaui 70 persen.
Di ujung lain, Celios memberi nilai 4,6 dari 10 dari masyarakat dan 2,8 dari para ahli, serta melaporkan 75 persen responden stres akibat kebijakan pemerintah. Gerindra menilai rapor itu tidak objektif. Tiga potret, tiga kesimpulan.
Mitos “Netizen Lemas”
Anggapan bahwa media sosial penuh kemarahan tidak sepenuhnya didukung data. Riset Deep Intelligence Research (DIR) untuk Oktober 2025 sampai Oktober 2026 mencatat 12,28 juta percakapan dengan sentimen netral 57,5 persen, negatif 32,3 persen, dan positif hanya 10,2 persen. Mayoritas bukan marah, melainkan netral.
Yang lebih mencolok adalah jarak antar-kanal. Sebanyak 81,1 persen artikel media arus utama bernada positif, sedangkan di media sosial sentimen positif tinggal 10,2 persen. DIR juga menemukan bahwa penyebaran pesan banyak bertumpu pada akun lembaga pemerintah, sehingga tidak otomatis mencerminkan percakapan organik warga.
Di sinilah disonansi digital perlu dibaca ulang. Ia bukan pertarungan survei melawan netizen, melainkan benturan tiga alat ukur: media yang cenderung positif, survei tatap muka di tengah, dan media sosial yang paling skeptis. Masing-masing memotret kelompok berbeda dengan lensa berbeda.
Program yang Paling Disorot
Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara menjadi tiga isu yang paling menyita perhatian. MBG memimpin dengan 66,6 juta engagement, tetapi angka itu diiringi perdebatan soal tata kelola, ketepatan sasaran, dan kasus keracunan. DIR sendiri mengingatkan bahwa sebagian interaksi didorong lagu dan konten hiburan, jadi engagement tinggi bukan dukungan.
Kopdes lain lagi. Sejumlah lokasi koperasi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan warga menjadi bahan parodi. Jangan remehkan lelucon itu. Parodi adalah umpan balik kebijakan yang dibungkus humor. Adapun Danantara, sentimen positifnya 90,1 persen, tetapi angka itu mengukur pemberitaan media, bukan sikap masyarakat.
Ekonomi Riil versus Statistik
Pemerintah punya argumen kuat dan layak diakui. BPS mencatat ekonomi kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen, pengangguran terbuka turun ke 4,65 persen, dan kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen.
Namun statistik mengukur status, bukan kecukupan. Dalam definisi BPS, orang yang bekerja minimal satu jam dalam sepekan sudah dihitung bekerja. Di baliknya, tercatat 10,79 juta setengah penganggur dan 38,42 juta pekerja paruh waktu, sementara pekerja formal baru 40,70 persen. Pertumbuhan juga ditopang belanja negara: konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan di kuartal II, dan ketimpangan pengeluaran dilaporkan membesar.
Maka wajar bila warga yang pendapatannya pas-pasan tidak merasa tercermin dalam angka 4,65 persen. Pemerintah bicara tentang berapa orang yang bekerja. Warga bicara tentang apakah penghasilan cukup sampai akhir bulan.
Dengarkan yang Diam
Jurang sesungguhnya bukan antara pendukung dan pengkritik, melainkan antara yang terdengar dan yang diam. Yang terdengar adalah akun resmi, pembuat parodi, dan lembaga survei yang merilis angka. Yang diam adalah mayoritas netral serta jutaan pekerja paruh waktu yang tak punya panggung.
Ada empat hal yang bisa dilakukan:
- Pemerintah berhenti memakai jangkauan dan engagement sebagai bukti keberhasilan.
- Lembaga survei membuka kuesioner dan metodologi, supaya selisih sepuluh poin bisa dijelaskan kepada publik.
- Parodi dan keluhan warganet dibaca sebagai data kebijakan, bukan serangan.
- Kesejahteraan diukur dari dapur: harga kebutuhan pokok, pendapatan bersih, dan kualitas pekerjaan.
Dua tahun bukan ajang menang-kalah dalam debat angka. Pemerintahan yang matang tidak memilih cermin yang paling menyenangkan. Ia membaca ketiganya, termasuk yang retak.(*)
