SEANTERONEWS.com – Gelombang unjuk rasa menentang lonjakan biaya hidup di Prancis kini telah berubah wujud menjadi anarki massal. Jalan-jalan utama di berbagai wilayah diwarnai aksi vandalisme, bentrokan fisik yang brutal, hingga penjarahan fasilitas umum secara sporadis. Skala kekacauan yang tak terkendali ini memaksa Presiden Emmanuel Macron untuk segera mengambil alih kendali keamanan dan merilis pernyataan keras.
Berdiri di mimbar Istana Kepresidenan Elysee, Paris, raut wajah Macron memancarkan ketegangan sekaligus kekecewaan yang mendalam. Di hadapan bangsanya, ia menegaskan bahwa himpitan ekonomi tidak bisa dijadikan tameng untuk melegitimasi kekerasan.
“Malam ini, kita semua diselimuti oleh perasaan marah sekaligus rasa malu,” tegas pemimpin berusia 48 tahun tersebut. “Melihat jalan raya di negara kita dijarah dan bangunan dirusak dengan beringas adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima.”
Sebagai langkah taktis mitigasi, Macron menginstruksikan sinergi ketat antara aparat keamanan nasional dan para kepala daerah. Fokus utama saat ini adalah mendirikan barikade untuk melindungi fasilitas publik dan pusat-pusat bisnis. Ia menjamin tidak ada ruang kompromi bagi para perusuh. “Mereka yang merusak harus menghadapi jerat hukum dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya,” tandasnya.
Evolusi Kemarahan: Dari Ruang Kelas ke Jalan Raya
Jika ditarik ke belakang, ledakan amarah sosial ini sejatinya dipicu oleh pemantik yang relatif lokal. Pada September 2026 lalu, para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di kawasan Creteil, tenggara Paris, turun ke jalan memblokade akses sekolah. Mereka memprotes bobroknya infrastruktur pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, hingga kondisi ruang kelas yang tak manusiawi saat diterjang gelombang panas maupun musim dingin.
Namun, isu pendidikan tersebut dengan cepat berevolusi bak bola salju. Berbagai elemen akar rumput mulai dari mahasiswa, petani, aktivis iklim, hingga simpatisan gerakan rompi kuning (gilets jaunes) melebur menjadi satu barisan. Mereka menumpahkan frustrasi kolektif atas inflasi harga pangan, tersendatnya daya beli, dan memburuknya sistem kesejahteraan sosial di bawah kepemimpinan saat ini.
Ribuan Ditangkap, Ratusan Aparat Terluka
Biaya dari kerusuhan Prancis 2026 ini sangatlah mahal. Laporan mutakhir dari Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat bahwa polisi telah melakukan tindakan represif dengan meringkus sekitar 2.400 demonstran di seluruh penjuru negeri.
Di kubu aparat, kerugian yang dialami tak kalah memprihatinkan. Sedikitnya 1.000 personel kepolisian dan pasukan gendarmerie terluka dalam pertempuran jarak dekat di jalanan, di mana tujuh di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.
Tingginya angka korban di pihak aparat memicu pertanyaan besar publik terkait kelemahan deteksi dini intelijen negara. Merespons tekanan tersebut, Macron berjanji akan melakukan audit keamanan secara transparan. Ia secara khusus menuntut pertanggungjawaban dari Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez guna mengevaluasi taktik pengamanan darurat, agar kelumpuhan sistemik semacam ini tidak kembali terulang di masa depan.[]
