JAKARTA – Memasuki paruh kedua tahun 2026, Pemerintah Republik Indonesia mematok target strategis untuk terus memacu laju perekonomian nasional. Pada semester II 2026, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan mampu bertahan di atas level 5,5 persen. Angka ini dinilai krusial sebagai batu loncatan yang kuat menuju sasaran jangka panjang pemerintah, yakni menyentuh level pertumbuhan 6 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan keyakinannya terhadap daya tahan ekonomi domestik. Meski bayang-bayang ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global masih menyelimuti, pemerintah melihat adanya ruang manuver yang cukup luas bagi Indonesia untuk mencetak kinerja positif pada kuartal III dan IV tahun ini.
“Di setengah tahun kedua ini, tepatnya pada kuartal III dan IV, kami sangat yakin laju pertumbuhan masih bisa melampaui 5,5 persen. Ini adalah sebuah capaian yang terbilang sangat baik,” ujar Suahasil di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Rasa optimisme tersebut didasarkan pada fondasi yang telah terbangun di awal tahun. Merujuk pada rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencatatkan angka kumulatif sebesar 5,45 persen sepanjang semester I 2026. Secara rinci, ekonomi nasional melesat 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I, sebelum mengalami sedikit moderasi ke level 5,29 persen pada kuartal II.
Kendati tren secara historis menunjukkan ketahanan yang solid, Suahasil bersikap realistis bahwa perjalanan menuju aspirasi pertumbuhan 6 persen membutuhkan upaya ekstra. Perekonomian domestik tidak bisa lepas dari pengaruh volatilitas pasar global.
“Aspirasi utama kita memang menuju 6 persen. Namun, di tengah kondisi dunia yang penuh dinamika seperti saat ini, kita harus cermat dalam mengelola gerak ekonomi di dalam negeri,” jelasnya.
Menjaga Fundamental: Kunci Stabilitas
Untuk memastikan roda ekspansi ekonomi tetap berputar, pemerintah tidak hanya mengandalkan momentum historis. Pengawalan ketat terhadap indikator makroekonomi menjadi prioritas utama, dengan inflasi sebagai fokus peredam kejut (shock absorber).
Berdasarkan catatan BPS, tingkat inflasi tahunan pada Agustus 2026 berada pada level yang terkendali, yakni 3,19 persen. Sementara itu, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,21 persen dan inflasi tahun kalender 1,86 persen.
Suahasil menegaskan bahwa stabilitas harga sangat vital untuk menjaga daya beli masyarakat, yang bermuara pada bergeraknya aktivitas sektor riil. Selain inflasi, laju penyaluran kredit perbankan juga dipantau ketat dan diharapkan mampu tumbuh di kisaran 13 persen guna mendukung ekspansi bisnis.
“Apabila indikator-indikator makro ini terjaga dengan baik, maka fundamental kita akan kuat, yang secara otomatis membuat APBN berjalan dengan optimal,” tandas Suahasil.
Sinergi Kebijakan dan Proyeksi 2027
Menyadari besarnya tantangan eksternal seperti gejolak nilai tukar, pergeseran rantai pasok, dan arus investasi—pemerintah terus memperkuat sabuk pengaman melalui sinergi kelembagaan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) telah bersepakat pada 24 September lalu untuk terus menyelaraskan bauran kebijakan fiskal dan moneter.
Koordinasi lintas otoritas ini akan semakin diintensifkan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Langkah ini bertujuan ganda: menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membuka ruang pelonggaran bagi masuknya investasi. Kebijakan fiskal dituntut untuk tampil kredibel dalam melindungi masyarakat kelas bawah sekaligus merangsang momentum bisnis.
Komitmen untuk berlari lebih kencang juga telah direfleksikan dalam perumusan kebijakan tahun depan. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati asumsi makro pertumbuhan ekonomi di level 6 persen.
Dengan pencanangan asumsi tersebut, angka 6 persen kini bukan sekadar angan-angan aspiratif, melainkan cetak biru kebijakan resmi negara. Namun, sebelum melangkah ke 2027, pencapaian target di atas 5,5 persen pada dua kuartal terakhir 2026 ini akan menjadi ujian sekaligus penentu krusial bagi ketangguhan ekonomi Indonesia.[]
