SEANTERONEWS.com – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengambil langkah strategis guna mengamankan kepentingan niaga nasional di kancah internasional. Otoritas kepabeanan Tanah Air hadir secara penuh dalam putaran sidang BRICS Customs Experts Meeting dan BRICS Heads of Customs Administrations Meeting 2026 yang dihelat di Chandigarh, India, pada 17–19 Agustus 2026.
Pertemuan tingkat tinggi di bawah Presidensi India ini mengusung visi bertajuk “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Beroperasi di bawah naungan Pilar Ekonomi dan Keuangan (Economy and Finance), forum ini dijadikan Indonesia sebagai instrumen akselerasi diplomasi dagang sekaligus wadah memperkokoh solidaritas negara-negara berkembang di kawasan Global South. Status keanggotaan penuh yang disandang Indonesia sejak 1 Januari 2025 kian mempertegas daya tawar posisi tawar domestik dalam perundingan tersebut.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, memaparkan bahwa partisipasi delegasi Indonesia berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur bagi perekonomian nasional.
“Keterlibatan Bea Cukai dalam forum tersebut tidak hanya merupakan bentuk partisipasi dalam kerja sama internasional, tetapi juga upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui kerja sama kepabeanan yang relevan dengan perdagangan, pengawasan lintas negara, teknologi, dan peningkatan kapasitas,” jelas Budi dalam keterangan resminya.
Dalam gelanggang musyawarah yang melibatkan 11 negara anggota tersebut, perwakilan Indonesia aktif berembuk di empat kelompok kerja utama, yakni BRICS AEO Working Group, BRICS Law Enforcement Working Group, BRICS Digitalization and Intellectualization Working Group, serta bidang pengembangan kapasitas SDM (Capacity Building).
Salah satu fokus terpenting Indonesia tertuju pada akselerasi program Authorized Economic Operator (AEO) dan kesepakatan pengakuan timbal balik atau Mutual Recognition Arrangement (MRA). Lewat skema ini, para pelaku usaha dan eksportir dalam negeri yang telah teruji rekam jejak kepatuhannya akan menikmati fasilitas percepatan proses kepabeanan tanpa hambatan birokrasi berbelit di pelabuhan negara-negara mitra BRICS.
Di samping memuluskan arus legal komoditas, aspek pengawasan dan proteksi teritorial turut diperketat. Kolaborasi penegakan hukum dirancang melalui operasi gabungan (BRICS Joint Operation) dan pertukaran data intelijen secara real-time guna membendung ancaman penyelundupan barang terlarang maupun praktik perdagangan ilegal lintas yurisdiksi.
Kesiapan infrastruktur teknologi juga menjadi sorotan tajam. Delegasi Indonesia mendorong integrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan digitalisasi prosedur pabean demi mendongkrak ketepatan deteksi perbatasan serta memangkas waktu tunggu logistik.
“Perkembangan perdagangan internasional menuntut administrasi kepabeanan untuk semakin adaptif terhadap teknologi dan data. Melalui kerja sama BRICS, Bea Cukai memiliki kesempatan untuk terus belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kompetensi agar pelayanan kepada pengguna jasa semakin efisien, sementara fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” tutur Budi menambahkan.
Kiprah aktif di Chandigarh ini kian menegaskan peran ganda Bea Cukai Indonesia: bertindak sebagai fasilitator utama kelancaran ekspor nasional sekaligus benteng pengawal stabilitas rantai pasok global dari berbagai distorsi kejahatan lintas negara.[]
