Ada satu bayangan iseng yang terus mengganggu saya belakangan ini: bagaimana jika Plato, filsuf Yunani yang sudah wafat lebih dari dua ribu empat ratus tahun lalu, tiba-tiba dibangkitkan dan diberi ponsel pintar untuk menonton kampanye pemilu di Indonesia? Saya rasa ia tidak akan kaget melihat riuhnya panggung politik kita. Ia justru mungkin hanya tersenyum kecut sambil bergumam, “sudah kuduga begini jadinya.”
Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem yang nyaris tidak boleh dipertanyakan. Vox populi, vox Dei—suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu kata pepatah yang sering diulang-ulang. Akan tetapi, jauh sebelum slogan itu populer, Plato dalam bukunya Republik, tepatnya di Buku VIII, sudah lebih dulu membongkar demokrasi bukan sebagai puncak peradaban manusia, melainkan sebagai fase transisi yang rawan menuju titik terendah sebuah negara: tirani. Menurutnya, kebebasan yang tidak dibatasi apa pun dalam sistem demokrasi cenderung melahirkan kekacauan, dan dari kekacauan itulah biasanya muncul sosok “penyelamat” yang lambat laun berubah menjadi diktator. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sedang berjalan persis di atas peta yang sudah diramalkan Plato itu?
Salah satu kritik paling tajam Plato terhadap demokrasi adalah bahwa sistem ini menomorsatukan popularitas ketimbang kompetensi. Kalau kita amati baik-baik, gejala ini terasa sangat akrab dengan situasi politik Indonesia hari ini.
Ambil contoh soal panggung digital. Algoritma media sosial, terutama TikTok dan Instagram, sedikit demi sedikit telah menggeser posisi dialektika politik yang sehat. Calon pemimpin sekarang jarang dinilai dari kedalaman gagasan atau rekam jejak kerjanya selama ini. Yang lebih sering menjadi bahan penilaian justru seberapa lihai mereka berjoget, seberapa menggemaskan gimmick yang mereka produksi, atau seberapa mahir mereka memainkan sentimen emosional massa lewat politik identitas dan populisme. Kalau mau jujur, inilah wujud paling nyata dari apa yang oleh Plato disebut sebagai demagog: pemimpin yang pandai menghasut dan membuai rakyat demi kekuasaan, bukan demi kebaikan bersama.
Selain itu, ada persoalan yang tidak kalah pelik, yaitu oligarki yang bersembunyi di balik topeng demokrasi. Plato pernah mencatat bahwa transisi dari oligarki menuju demokrasi kerap menyisakan dendam kelas yang tidak pernah tuntas. Di Indonesia, demokrasi prosedural—dalam hal ini pemilu langsung—membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itulah, para calon pemimpin pada akhirnya harus “membeli” tiket dari para pemodal besar. Kita seolah-olah memiliki hak pilih yang bebas, padahal pilihan yang tersedia di depan kita sudah lebih dulu disaring oleh segelintir orang kaya.
Ada pula soal kebebasan berpendapat yang kerap disalahgunakan tanpa diimbangi kematangan moral. Kebebasan itu sering dipakai untuk menyebarkan hoaks, membunuh karakter lawan politik, sampai memperuncing polarisasi semacam “cebong-kampret” atau variasi lain dari konflik horizontal semacamnya. Ketika masyarakat sudah lelah dengan kebisingan dan ketidakpastian semacam ini, secara psikologis mereka akan mulai merindukan sosok bertangan besi yang dianggap mampu menertibkan keadaan. Di titik itulah, menurut Plato, calon tiran biasanya masuk—menawarkan ketertiban, namun dengan bayaran berupa kebebasan rakyat yang dirampas pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tidak tersisa.
Kita mungkin cukup bangga setiap kali indeks demokrasi kita naik, seolah-olah itu adalah indeks saham yang bisa memakmurkan rakyat secara langsung. Padahal kalau diperhatikan lebih dekat, pemilu kita kadang terasa lebih mirip ajang pencarian bakat di televisi ketimbang proses memilih nakhoda untuk kapal negara. Kita memilih pemimpin seperti memilih influencer: yang penting asyik diajak ngobrol, enak buat foto bareng, dan terlihat merakyat, meskipun visi-misinya sebenarnya kosong melompong.
Plato punya analogi yang menarik untuk menggambarkan hal ini, yaitu perumpamaan kapal negara atau ship of state. Bayangkan begini: kalau Anda sedang sakit atau kapal yang Anda tumpangi terombang-ambing di tengah badai, apakah Anda akan memilih kapten berdasarkan pemungutan suara dari seluruh penumpang yang bahkan tidak paham cara membaca kompas? Atau, Anda justru akan mencari pelaut ulung yang benar-benar menguasai ilmu navigasi? Sayangnya, di Indonesia kita masih sering sibuk memilih kapten kapal berdasarkan seberapa sering ia membagikan sembako di geladak, sementara kapal itu sendiri perlahan-lahan bergerak menuju karang tirani akibat nakhoda yang buta arah geopolitik dan ekonomi.
Plato sendiri menawarkan solusi yang cukup ekstrem untuk masalah ini, yaitu konsep philosopher king atau raja filsuf, lengkap dengan penghapusan hak milik pribadi bagi penguasa supaya mereka tidak tergoda korupsi. Namun, gagasan semacam itu jelas terlalu utopis untuk diterapkan di Indonesia yang sudah modern dan plural seperti sekarang. Oleh karena itu, barangkali yang kita butuhkan bukan meniru mentah-mentah gagasan Plato, melainkan meraciknya menjadi solusi yang lebih kontekstual.
Pertama, kita bisa mendorong semacam meritokrasi elektoral lewat sertifikasi kompetensi publik. Sebelum partai politik resmi mencalonkan seseorang menjadi anggota dewan atau kepala daerah, semestinya ada uji publik independen yang melibatkan akademisi, pakar hukum, dan perwakilan masyarakat sipil. Uji publik ini perlu disiarkan secara terbuka agar masyarakat bisa menilai sendiri kapasitas intelektual, integritas moral, sekaligus kestabilan psikologis calon pemimpinnya. Jangan sampai rakyat terus-menerus disuruh memilih “kucing dalam karung yang kebetulan pandai mengeong”.
Kedua, pendidikan literasi digital dan kewargaan perlu digarap secara lebih serius, bahkan boleh dibilang radikal. Kurikulum dasar filsafat politik, logika berpikir, dan literasi digital semestinya sudah dikenalkan sejak jenjang pendidikan menengah. Dengan begitu, generasi muda akan lebih terlatih mendeteksi kesesatan berpikir atau logical fallacy, sehingga mereka tidak mudah terbuai oleh pencitraan kosmetik yang bertebaran di media sosial.
Ketiga, reformasi pendanaan partai politik juga layak dipertimbangkan secara serius. Salah satu caranya adalah memotong tali pusar antara politisi dan oligarki dengan membiayai partai politik sepenuhnya melalui APBN secara transparan. Supaya mekanisme ini tidak disalahgunakan, perlu diiringi sanksi tegas—mulai dari pembubaran partai sampai hukuman berat lain—apabila terbukti ada partai yang menerima dana gelap atau melakukan korupsi.
Pada dasarnya, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi bahwa demokrasi harus ditinggalkan. Sebaliknya, kritik Plato justru bisa dibaca sebagai cermin yang menyakitkan sekaligus berguna. Sementara itu, yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah kita sebagai warga negara sudah cukup dewasa untuk menggunakan kebebasan yang kita miliki, ataukah kita justru sedang berjalan pelan-pelan menuju ramalan suram yang sudah dituliskan Plato dua ribu empat ratus tahun silam. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan itu barangkali tidak akan datang dari para politisi di Senayan, melainkan dari cara kita sendiri memilih, bersikap, dan berpikir setiap kali layar ponsel kita menyala.(*)
