SEANTERONEWS.com – Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang kembali terjadi belakangan ini. Fuad mengaitkan fluktuasi mata uang tersebut dengan adanya pengaruh kelompok kepentingan atau oligarki ekonomi yang dinilai masih mencoba memengaruhi arah kebijakan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan kritis tersebut dipaparkan Fuad saat hadir sebagai pembicara dalam diskusi Majelis Sabtu di Kantor KBPII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2026). Rekaman pemaparan tersebut dikutip kembali melalui siaran ulang di platform YouTube pada Minggu (7/6/2026).
Pelajaran Sejarah dari Krisis 1998
Dalam pemaparannya, Fuad mengajak publik berkaca pada gejolak ekonomi yang berujung pada kejatuhan Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada era Reformasi 1998. Menurutnya, krisis moneter kala itu tidak terlepas dari intervensi lembaga keuangan internasional serta penerapan kebijakan suku bunga yang sangat tinggi, yang justru melumpuhkan sektor perbankan domestik secara sistemik.
“Ketika suku bunga dinaikkan terlalu tinggi, industri perbankan justru semakin sekarat. Para pelaku usaha tidak sanggup membayar kewajiban, proyek-proyek pembangunan terhenti, dan angka pengangguran melonjak tajam,” kenang Fuad.
Ia membandingkan transisi tersebut dengan era kepemimpinan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Menurut analisisnya, penguatan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara drastis saat itu terjadi setelah target-target politik dari kekuatan tertentu di belakang layar terpenuhi.
“Begitu tujuan menjatuhkan kekuasaan tercapai, rupiah tiba-tiba dikuatkan kembali,” sambungnya.
Ancaman bagi Pemerintahan Prabowo
Fuad mensinyalir adanya pola permainan serupa yang digerakkan oleh kelompok elite ekonomi untuk mempertahankan pengaruh mereka di lingkaran kekuasaan. Volatilitas nilai tukar rupiah diduga kerap dimanfaatkan sebagai instrumen penekan terhadap jalannya pemerintahan.
Kendati demikian, Fuad meyakini bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto akan terus berupaya melakukan reformasi dan pembenahan struktural ekonomi. Upaya pembenahan ini dinilai krusial agar kabinet saat ini tidak terjebak dalam skenario resistensi ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998.
“Jika Prabowo berhasil melakukan pembenahan fundamental ekonomi, ini akan menjadi ancaman bagi eksistensi mereka (oligarki). Sebaliknya, jika kelompok ini berhasil menggoyang nilai rupiah, kondisi tersebut akan sangat membahayakan posisi pemerintahan,” jelas Fuad.
Solusi Penyelamatan Devisa Hasil Ekspor
Sebagai langkah taktis memperkuat rupiah, Fuad menyodorkan perbandingan dengan stabilitas mata uang Arab Saudi. Menurutnya, ketahanan mata uang negara tersebut ditopang oleh pengelolaan arus devisa hasil ekspor yang terkonsolidasi penuh di dalam negeri.
Ia mengusulkan agar Indonesia menerapkan kebijakan serupa, yakni mewajibkan seluruh devisa hasil ekspor komoditas masuk dan menetap di sistem perbankan nasional guna memperkuat cadangan dolar AS di bank sentral.
Fuad turut melayangkan kritik keras terhadap carut-marutnya tata kelola sumber daya alam (SDA) Indonesia saat ini. Ia mendapati fakta bahwa sebagian besar pendapatan dari ekspor komoditas bernilai tinggi tidak tercatat secara utuh di dalam negeri akibat maraknya praktik manipulasi harga (transfer pricing) serta transaksi penjualan yang sengaja dilewatkan melalui negara ketiga.
“Kondisi ini sangat disayangkan, padahal konstitusi kita secara tegas mengamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam bumi Indonesia harus dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Fuad.[]
