SEANTERONEWS.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melayangkan apresiasi tinggi atas komitmen ketegasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam melakukan langkah penertiban atau “bersih-bersih” di internal jajaran kementerian dan lembaga negara.
MUI turut menyatakan dukungan penuhnya terhadap proses penegakan hukum oleh aparat yudikatif terkait penahanan Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa penindakan hukum tanpa tebang pilih ini merupakan momentum krusial untuk menyelamatkan marwah BGN.
Pasalnya, badan baru tersebut mengemban mandat mulia yang tersemat dalam pilar pembangunan Astacita Presiden Prabowo, yakni mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi generasi muda.
“Kami sangat menyayangkan adanya moral hazard atau penyimpangan dalam tata kelola lembaga negara sebesar ini. Oleh sebab itu, apresiasi layak diberikan kepada jajaran kepresidenan yang bergerak cepat melakukan aksi pembersihan, agar manajemen pelayanan gizi publik dapat kembali ke jalur yang benar,” ungkap Buya Amirsyah, Minggu (7/6/2026).
Gizi Nasional Wajib Higienis dan Bersertifikasi Halal
Buya Amirsyah menguraikan bahwa program perbaikan gizi nasional bukanlah agenda sosial biasa. Program berskala besar ini memikul tanggung jawab peradaban untuk mengasah karakter, moralitas, serta kesehatan fisik generasi penerus bangsa.
Standar pelaksanaannya pun diwajibkan memenuhi unsur higienitas tinggi, berwawasan lingkungan yang sehat, serta mengantongi sertifikasi halal secara mutlak.
Langkah hukum yang tengah ditempuh oleh lembaga peradilan dinilai sangat tepat demi mengembalikan keseimbangan fungsi kontrol (check and balance) di dalam ekosistem pemerintahan.
Ekspektasi standar kualitas pangan yang tinggi mustahil terwujud jika pengelolaan keuangan dan operasional instansi dirusak oleh praktik koruptif.
“Bernegara yang baik mensyaratkan berjalannya tata kelola yang bersih, yang di dalamnya mencakup aspek penegakan hukum yang konsisten. Kehadiran lembaga yudikatif sangat vital dalam mengawal transparansi, termasuk pada kasus yang mendera BGN saat ini,” tambahnya.
Utamakan Reformasi Mentalitas Pejabat Baru
Kendati demikian, MUI mengingatkan bahwa upaya rekonstruksi sistem dan regulasi pasca-kasus korupsi ini tidak akan membawa dampak signifikan jika mentalitas para pelaksananya tidak ikut dirombak.
Buya Amirsyah mengimbau Presiden Prabowo bersama tim penilai penempatan jabatan untuk benar-benar mengunci tiga kriteria mutlak bagi jajaran figur pengisi posisi pimpinan BGN yang baru, yakni integritas yang kokoh, kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, serta akuntabilitas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Sebagus apa pun sistem pertanggungjawaban yang kita bangun, jika mentalitas sumber daya manusianya rapuh, penyimpangan serupa akan kembali terulang. Fokus pembenahan berikutnya harus tertuju pada aspek mentalitas. Profil para calon pejabat baru di lembaga ini harus benar-benar terseleksi secara ketat,” pungkas Buya Amirsyah.[]
