Oleh: [Redaksi]
Setiap kali diskursus publik menyinggung tema “peran tokoh agama”, sebuah pertanyaan reflektif dan fundamental selalu mengusik pikiran saya: siapa sebenarnya yang kita maksud dengan pemimpin agama itu? Jika kita mengerucutkannya pada konteks umat Islam di Indonesia, jawabannya ternyata jauh dari kata sederhana.
Mengenali anatomi kepemimpinan Islam mensyaratkan pemahaman terhadap konteks sosiologis. Indonesia memiliki konstelasi keberagamaan yang amat unik. Berbeda dengan Arab Saudi, di mana otoritas keagamaan dan pengaturan ormas dikendalikan penuh oleh tangan negara, ekosistem keislaman di Nusantara tumbuh secara organik dari rahim masyarakat.
Karena itu, ketika ditanya siapa pemimpin Islam kita apakah Menteri Agama, Ketua MUI, atau ketua ormas? kita harus berangkat dari dua fondasi pemikiran. Pertama, tidak ada hierarki tunggal setingkat “Paus” yang menjadi patron absolut umat Islam. Kedua, otoritas keagamaan di Indonesia terdistribusi ke dalam tiga poros utama: elemen kultural, mesin organisasi, dan ketokohan individu.
Akar Kultural: Pengakuan dari Bawah
Poros pertama lahir dari rahim kebudayaan. Gelar seperti Kiai (Jawa), Ajengan (Sunda), Tuan Guru (Lombok), atau Anregurutta (Sulawesi) bukanlah jabatan yang bisa dilamar. Itu adalah mandat sosial yang disematkan masyarakat karena tingginya penguasaan keilmuan agama seseorang.
Tipologi kultural ini terbagi lagi menjadi tiga varian. Ada Kiai Pesantren yang menjadi magnet sekaligus episentrum perubahan di wilayahnya, seperti yang lazim ditemui di Jawa, Madura, hingga Kalimantan. Lalu ada Kiai Tarekat, figur spiritual yang mungkin tak memiliki pesantren besar, namun titahnya sangat dipatuhi oleh para pengikut jalan sufi.
Jangan lupakan juga Kiai Kampung atau pengasuh musala. Merujuk pada pemikiran Gus Dur, mereka adalah garda terdepan pelayan umat mulai dari memimpin tahlil, mengurus jenazah, hingga menjadi imam salat. Pengaruh mereka sangat mengakar di level akar rumput. Di luar itu, ada pula pemimpin adat yang merangkap sebagai patron agama, seperti peran Raja-raja Negeri di kawasan Maluku.
Mesin Organisasi: Kekuatan Struktural
Poros kedua adalah organisasi kemasyarakatan (ormas). Sejak awal abad ke-20, Indonesia melahirkan banyak “raksasa” pergerakan Islam. Mulai dari Sarekat Islam (1905), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), Nahdlatul Ulama (1926), hingga PERTI dan Jam’iyyah Washliyah. Pemimpin Islam dalam konteks ini adalah para nakhoda struktural yang menggerakkan roda organisasi, tak hanya untuk dakwah, tapi juga membangun infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit.
Pengaruh ormas ini sangat bersifat teritorial. NU dan Muhammadiyah mungkin mendominasi lanskap nasional, namun di Nusa Tenggara Barat, Nahdlatul Wathan (NW) memiliki resonansi yang jauh lebih kuat. Begitu pula Washliyah di Sumatera Utara.
Di luar ormas tradisional, kita mengenal Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI lahir dengan postur historis yang berbeda, sering kali bertindak sebagai jembatan antara kebijakan negara dan aspirasi umat, sekaligus mencoba menjadi tenda besar bagi berbagai ormas, meskipun tanpa garis komando struktural yang mengikat.
Ketokohan Individu: Intelektual dan Mubalig
Poros ketiga bersandar pada kapasitas personal yang mencerminkan kepemimpinan legal-rasional ala Max Weber. Di sinilah para pemikir, akademisi, dan pendakwah ulung mengambil peran.
Figur seperti Prof. Quraish Shihab adalah contoh sempurna bagaimana kedalaman intelektual dan kepakaran tafsir mampu melahirkan otoritas keagamaan yang disegani lintas mazhab. Selain itu, panggung ini juga diisi oleh para mubalig kharismatik dari era KH. Zainuddin MZ dengan jutaan pendengar setianya, hingga para ustaz kontemporer yang kini dikelola dengan manajemen dakwah profesional.
Meracik Strategi Kolaborasi yang Tepat
Lantas, bagaimana negara atau elemen masyarakat sipil bisa merangkul ketiga poros otoritas ini untuk mengampanyekan moderasi beragama, menangkal radikalisme, dan merawat tenun kebangsaan?
Pertama, pahami peta demografi pengaruh. Strategi one-size-fits-all tidak akan berhasil. Jika ingin membangun kohesi sosial di Maluku, dekati para Raja Negeri Adat. Namun, jika isunya ada di Jawa Timur, sowan kepada para Kiai Pesantren adalah kunci. Mengetahui dengan siapa kita harus bicara adalah separuh dari keberhasilan.
Kedua, sterilisasi dari politik praktis. Relasi antara negara dan pemimpin agama kerap menjadi keruh akibat manuver politik kekuasaan. Agar peran tokoh agama maksimal, wacana harus digeser ke arah politik kebangsaan dan kesejahteraan rakyat. Menjauhkan tokoh agama dari polarisasi elektoral memang bukan pekerjaan mudah, tapi mutlak harus diupayakan.
Ketiga, fleksibilitas medium komunikasi. Tidak semua pemimpin agama nyaman dengan format konferensi megah di hotel bintang lima. Kadang kala, dialog intim di beranda pesantren atau deklarasi komunal di balai desa jauh lebih mengena. Konteks sosiologis harus selalu menjadi panglima dalam menentukan metode pendekatan.
Memahami “siapa pemimpin Islam” berarti memahami mozaik sosiologi Indonesia. Hanya dengan pemetaan yang akurat dan pendekatan yang tulus, potensi raksasa dari para pemuka agama ini bisa dikonversi menjadi energi positif bagi keutuhan bangsa.
