SEANTERONEWS.com – Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja mencapai titik didih baru. Dalam sebuah langkah diplomatik yang mengejutkan dan dramatis, Pemerintah Thailand secara resmi menuntut Kamboja untuk mengeluarkan pengumuman gencatan senjata sepihak demi mengakhiri pertempuran sengit yang telah berlangsung di wilayah sengketa.
Tuntutan yang terbilang ekstrem ini datang setelah beberapa hari bentrokan artileri dan serangan udara yang mengakibatkan korban jiwa sipil dan militer, serta menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi dari kedua sisi perbatasan.
Menurut sumber di Bangkok, tuntutan “gencatan senjata sepihak” ini menjadi syarat mutlak yang diajukan Thailand sebelum bersedia kembali ke meja perundingan bilateral. Hal ini mengindikasikan bahwa Thailand merasa Kamboja bertanggung jawab penuh atas eskalasi konflik yang terjadi.
“Kami telah berulang kali dituduh melanggar perjanjian. Untuk menunjukkan komitmen serius terhadap perdamaian, Kamboja harus mengambil langkah unilateral untuk menghentikan semua operasi militer di wilayah sengketa. Tanpa ini, kami tidak melihat adanya dasar untuk perundingan yang konstruktif,” kata seorang juru bicara kementerian luar negeri Thailand.
Tuntutan ini secara tidak langsung menekan Phnom Penh untuk mengakui posisinya yang lebih lemah dalam konflik tersebut, sesuatu yang pasti akan ditolak keras oleh Kamboja. Sebelumnya, Kamboja juga telah melayangkan protes atas serangan yang mereka klaim telah menyasar provinsi seperti Siem Reap, yang merupakan rumah bagi kompleks wisata Angkor Wat, wilayah yang sangat sensitif bagi pariwisata Kamboja.
Ultimatum ini bukan hanya soal perbatasan, tetapi juga menjadi ujian berat bagi kredibilitas ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sebagai mediator regional. Konflik berlarut-larut antara dua negara anggota ini mengancam stabilitas kawasan dan menghambat upaya kolektif untuk fokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Banyak analis geopolitik memandang bahwa tuntutan gencatan senjata unilateral ini adalah taktik negosiasi yang berisiko tinggi. Jika Kamboja menolak, konflik diprediksi akan semakin memburuk dan berpotensi menarik perhatian kekuatan global untuk intervensi.[]
