SEANTERONEWS.com — Pemimpin negara-negara Arab dan Islam berkumpul di Doha untuk menghadiri KTT darurat setelah serangan udara Israel yang dinilai “tidak bertanggung jawab” menargetkan delegasi tinggi Hamas di ibu kota Qatar. Para peserta KTT menyerukan agar dunia Arab dan Islam bersatu menghadapi eskalasi militer yang menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas kawasan dan hukum internasional.
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin menjadikan kawasan Arab sebagai wilayah pengaruh Israel dan menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina berdasarkan batas 1967 adalah sebuah keharusan. Ia juga menyatakan bahwa Qatar akan mengambil semua langkah praktis dan tegas yang diizinkan oleh hukum internasional.
Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyebut serangan tersebut melewati batas moral, dengan menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil dan negosiator adalah “tindakan biadab dan pengecut”. Dia mengingatkan bahwa keheningan terhadap kejahatan di Gaza telah memberi isyarat bahwa setiap tindakan kekerasan menjadi mungkin.
Sementara itu, Perdana Menteri Irak menyebut aksi militer Israel sebagai eskalasi yang berdampak negatif terhadap solusi damai, dan Raja Abdullah II dari Yordania menyampaikan belasungkawa kepada Qatar serta menekankan perlunya langkah konkret untuk menghentikan perang di Gaza.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memperingatkan bahwa komunitas Islam mempunyai kekuatan untuk menggagalkan ambisi Israel yang menunjukkan pola agresi terhadap Arab, Lebanon, Suriah, dan Tunisia, sehingga penting bagi negara-negara Islam untuk bertindak bersama. Presiden Arab Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, mengatakan bahwa serangan seperti itu melewati “garis merah” dan mengancam keamanan nasional Arab, sambil menegaskan bahwa solusi berbasis pada penghormatan terhadap hukum internasional harus menjadi prioritas.
KTT ini juga menjadi panggilan agar negara-negara Arab dan Islam menyusun mekanisme kolektif untuk menjaga keamanan regional, mendukung diplomasi dan perdamaian, serta menolak setiap tindakan yang dapat memperburuk ketegangan. Salah satu tuntutannya adalah pembentukan negara Palestina dalam batas 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang adil dan permanen. []
