Gedung DPRD dan Setda Pekalongan Dirobohkan dan Diresmikan Ulang
SEANTERONEWS.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa pembangunan ulang gedung DPRD dan Setda Kota Pekalongan yang rusak akibat demonstrasi besar-besaran akan menggunakan APBN, bukan APBD, agar pemerintah daerah dapat tetap fokus melayani masyarakat. Bangunan tersebut akan diratakan dan kembali dibangun dari nol karena kondisi rusak berat dan hilangnya blueprint asli bangunan.
Tak Hanya Pekalongan, Nasib Serupa Menghadang Banyak Daerah
Selain Kota Pekalongan, kota-kota seperti Kediri dan Makassar juga termasuk dalam prioritas pemulihan. Estimasi awal biaya pemulihan seluruh kantor pemerintahan daerah yang terdampak demonstrasi di Indonesia berada di rentang Rp900 miliar hingga Rp1,2 triliun. Pembiayaan ini berasal dari pos darurat APBN untuk memastikan pengerjaan cepat tanpa membebani anggaran daerah.
Efisiensi: Langsung Robohkan Dibanding Renovasi Mahal
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, merobohkan gedung lama dan membangun baru jauh lebih efisien dibanding merenovasi secara fragmented, terutama saat struktur utama rusak dan blueprint hilang. Model desain baru nanti tetap mengikuti karakter bangunan lama namun dengan penguatan struktur modern untuk keselamatan dan efisiensi biaya.
Target Selesai Sebelum Akhir 2026
Pihak PUPR menargetkan pembangunan ulang gedung perkantoran di beberapa daerah rampung paling lambat akhir 2026. Prosesnya dimulai dengan kajian teknis, perencanaan desain, lalu dilanjutkan pembangunan fisik—semua menggunakan dana APBN agar tidak menghambat layanan publik yang krusial.[]
Prakiraan Cuaca
