SEANTERONEWS.com — Menteri Agama menegaskan bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam setiap dinamika dan konflik internal organisasi keagamaan, termasuk yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurutnya, negara hanya berkewajiban memastikan kebebasan beragama berjalan baik, tanpa memengaruhi urusan organisasi.
Ia menilai, setiap organisasi keagamaan memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu, penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui musyawarah internal, bukan melalui intervensi eksternal.
Menteri Agama menjelaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang komunikasi jika diminta untuk memediasi. Namun, peran tersebut hanya sebatas menjaga kondusivitas, bukan menentukan arah keputusan organisasi.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas organisasi keagamaan sangat berpengaruh pada ketenangan masyarakat. Ketika konflik berlarut, yang dirugikan bukan hanya anggota organisasi, tetapi juga umat yang menggantungkan pembinaan keagamaan pada mereka.
Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan itu dikelola secara dewasa dan berlandaskan nilai keagamaan.
Menteri Agama menambahkan, pemerintah berharap seluruh pihak menahan diri dari narasi yang memecah belah. Dialog terbuka dan sikap saling menghormati dinilai menjadi kunci utama meredakan ketegangan.
Ia juga mengajak tokoh-tokoh senior untuk berperan lebih aktif dalam memberi keteladanan. Kehadiran mereka diyakini dapat membantu meredam ego sekaligus menjaga marwah organisasi.
Di sisi lain, masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Informasi yang beredar perlu disikapi secara kritis agar tidak memperkeruh situasi.
Pada akhirnya, Menteri Agama menekankan kembali bahwa negara berdiri sebagai penjamin kebebasan beragama, bukan sebagai penentu konflik internal organisasi keagamaan. “Biarkan mekanisme organisasi berjalan, dan pemerintah memastikan suasana tetap kondusif,” tegasnya.[]
