JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyegaran struktur kepemimpinan demi memperkokoh ketahanan organisasi dan akselerasi transformasi pengelolaan kas negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara resmi merombak jajaran pimpinan tinggi madya (eselon I) dengan melantik lima pejabat baru di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pelantikan strategis ini digelar menjelang momentum bersejarah peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 pada akhir Oktober 2026.
Menkeu menegaskan bahwa rotasi dan promosi kepemimpinan ini merupakan ikhtiar berkelanjutan agar institusi pengelola keuangan negara kian adaptif dalam menjawab dinamika perekonomian nasional maupun global.
“Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat organisasi,” tutur Suahasil dalam pidato pelantikannya.
Astera Primanto Bhakti Dipercaya Jabat Sekjen
Dalam perombakan struktur ini, posisi strategis Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu resmi diemban oleh Astera Primanto Bhakti, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Astera menggantikan pejabat Sekjen terdahulu pada era kepemimpinan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yakni Robert Leonard Marbun.
Selain posisi Sekjen, Menkeu Suahasil melantik empat pejabat pimpinan tinggi madya lainnya:
Tri Budhianto, sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb);
Nufransa Wira Sakti, sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);
Neilmaldrin Noor, sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak; serta
Hidayat Amir, sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
Menkeu menilai portofolio panjang yang dimiliki Astera mulai dari rekam jejak di Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), hingga memimpin Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan menjadi modal matang untuk mengorkestrasi dukungan administratif bagi seluruh unit kerja di Kemenkeu.
Akselerasi ‘Modern Treasury’ dan Penyaluran Bansos Digital
Kepada Dirjen Perbendaharaan yang baru, Tri Budhianto, Suahasil menginstruksikan kelanjutan modernisasi sistem perbendaharaan negara (modern treasury operations). Digitalisasi proses bisnis dituntut kian diperdalam guna mempercepat rantai layanan transfer anggaran ke kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“DJPb harus terus berinovasi melalui digitalisasi. Saya minta agenda ini dilanjutkan dengan memperkuat tata kelola, pembenahan proses bisnis, dan pengembangan operasional perbendaharaan modern,” tegas Suahasil.
Transformasi tersebut mencakup integrasi pencairan bantuan sosial (bansos) secara nontunai langsung ke rekening penerima manfaat, otomatisasi penggajian aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan sistem penyaluran hak pensiun yang terhubung langsung dari kas negara ke rekening para purnatugas.
Sinergi Mutlak APBN dan APBD
Sementara itu, kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti, Menkeu menitipkan pesan khusus untuk mempererat integrasi belanja pusat dan daerah.
Suahasil menggarisbawahi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh diposisikan secara terpisah, melainkan harus bergerak padu demi mengawal pemerataan pembangunan.
“APBN dan APBD adalah satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Menkeu seraya mendorong peningkatan efisiensi alokasi dana transfer ke daerah demi kesejahteraan publik.[]
