Coba jajal berjalan kaki di sepanjang jalan utama kota-kota kecil Aceh sore ini. Hitung berapa banyak papan nama yang berbunyi coffee, barbershop, laundry, aesthetic. Lalu bandingkan dengan berapa banyak yang menuliskan satu saja kata dalam bahasa daerah.
Saya sudah melakukannya, bukan sekali, bukan iseng-iseng belaka. Ini bagian dari riset yang saya jalani sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Syiah Kuala. Juni lalu saya menelusuri jejak bahasa Boang, salah satu bahasa daerah Aceh, di ruang publik: papan nama, spanduk, baliho.
Yang saya temukan bukan kepunahan. Yang saya temukan jauh lebih menyayat: sebuah bahasa yang masih hidup, tetapi dipaksa berbisik di negerinya sendiri.
Dua Lilin di Tengah Lapangan Gelap
Bahasa Boang tidak benar-benar hilang, itu yang perlu saya tegaskan sejak awal. Jejaknya masih ada, meski harus dicari dengan sabar di sudut-sudut yang jarang dilirik.
Di dinding sebuah Puskesmas, tertulis ajakan yang menyentuh: “aci kita medaun mi puskesmas”, mari kita berobat ke puskesmas. Di depan Kodim Aceh Singkil, sebuah spanduk menyapa dengan kalimat sederhana namun dalam: “damai idi mende”, damai itu indah.
Dua temuan ini seharusnya membuat saya lega. Tapi justru sebaliknya, keduanya terasa seperti dua lilin kecil yang menyala di tengah lapangan gelap, dikelilingi ribuan neon sign berbahasa Inggris yang lebih terang, lebih besar, lebih dianggap “layak jual”. Bahasa Boang belum mati, ia hanya kalah panggung di rumahnya sendiri.
Tungku yang Pincang
Ironi ini terasa semakin pedih kalau kita ingat negara sebenarnya sudah punya peta jalan yang jelas. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kini bernaung di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menggaungkan komitmen bernama Trigatra Bangun Bahasa.
Tiga pilarnya sesungguhnya indah dan berimbang: utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lestarikan bahasa daerah sebagai identitas bangsa, kuasai bahasa asing sebagai bekal bersaing di kancah global. Ibarat tungku, tiga kaki ini semestinya sama panjang agar berdiri kokoh.
Tapi apa yang saya saksikan di lapangan justru tungku yang pincang. Satu kakinya, kuasai bahasa asing, tumbuh liar dan mendominasi setiap sudut kota. Satu kakinya lagi, lestarikan bahasa daerah, dipangkas begitu pendek hingga nyaris tak menyentuh tanah.
Soal Gengsi, Bukan Soal Kata
Kita perlu jujur mengakui, ini bukan semata soal kebijakan yang lalai. Ini soal gengsi sosial yang telanjur salah kaprah.
Sebuah kafe yang memilih nama berbau Inggris dipandang lebih kekinian, lebih pantas dipajang di linimasa Instagram. Bandingkan dengan kafe yang berani memakai kosakata Boang di depan pintunya, jarang sekali kita temukan.
Padahal siapa bilang bahasa daerah tidak bisa keren? Siapa bilang “damai idi mende” kalah indah dibanding tulisan bahasa asing yang bahkan sering salah eja?
Persoalannya bukan pada kemiskinan makna bahasa Boang, melainkan pada kemiskinan keberanian kita memajangnya dengan bangga. Tanpa sadar, kita menempatkan bahasa leluhur sendiri sebagai simbol kampungan, sementara bahasa asing dianggap simbol kemajuan. Padahal kemajuan sejati justru lahir dari keberanian menjaga akar, bukan dari kefasihan meniru yang jauh.
Kelas Kebahasaan Paling Murah
Bayangkan sejenak, seandainya setiap kantor pemerintahan di Aceh, setiap sekolah, setiap pasar tradisional, berani menampilkan sapaan dalam bahasa daerahnya berdampingan dengan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah lebih dulu dilakukan sebuah Puskesmas dan Kodim Aceh Singkil, tanpa gembar-gembor.
Langkah sekecil itu sesungguhnya adalah kelas kebahasaan paling murah yang pernah ada. Ia hadir setiap hari di depan mata warga, tanpa kurikulum, tanpa ruang kelas, cukup lewat sebuah papan yang dipasang dengan niat menjaga, bukan sekadar menghias.
Bandingkan dengan betapa mahalnya biaya yang harus kita tanggung kelak. Ketika generasi mendatang bertanya, “Bahasa Boang itu apa? Kok saya tidak pernah melihatnya di mana pun?”
Pertanyaan itu bukan pertanyaan naif. Itu alarm keras bahwa sebuah bahasa sudah kehilangan wajahnya jauh sebelum ia kehilangan suaranya.
Sebagai mahasiswa yang menaruh hati pada dunia kebahasaan, saya tidak sedang meminta kita berhenti belajar bahasa asing. Saya juga tidak menolak bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa.
Saya hanya meminta satu hal sederhana: beri ruang pandang yang adil bagi bahasa daerah kita sendiri. Biarkan bahasa Boang, dan bahasa-bahasa daerah Aceh lainnya, tidak hanya hidup di lisan para tetua.
Biarkan ia tampil gagah di papan nama, di spanduk, di baliho, sejajar dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Persis seperti yang dicita-citakan Trigatra Bangun Bahasa sejak awal.
Sebab sebuah bahasa yang tidak lagi terlihat, cepat atau lambat, akan berhenti didengar. Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya deretan kosakata, melainkan satu keping wajah Aceh yang tidak akan pernah bisa kita temukan gantinya.(*)
