JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan penyegaran struktur organisasi. Pada Senin (21/9/2026), Suahasil Nazara secara resmi melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat ex-officio Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.
Penempatan posisi baru ini mencakup sejumlah unit eselon I yang sangat krusial, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga Pengadilan Pajak dan KSSK.
Rotasi dan promosi jabatan ini memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 293 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan modifikasi dari KMK Nomor 271 Tahun 2026, serta diperkuat oleh KMK Nomor 218 dan Nomor 219 Tahun 2026.
Dalam pidato pelantikannya, Suahasil menegaskan bahwa perombakan ini bukan sekadar formalitas pengisian kursi kosong. Lebih dari itu, langkah ini adalah bentuk penyempurnaan organisasi pasca-mutasi sebelumnya, demi memastikan seluruh lini Kemenkeu mampu mengelola penerimaan, belanja, pembiayaan, hingga pengawasan negara secara optimal.
Instruksi Khusus untuk Otoritas Pajak dan Bea Cukai
Perhatian khusus diberikan kepada sektor penerimaan negara. Kepada jajaran DJP, Suahasil memperingatkan agar tidak hanya berfokus pada kuantitas pencapaian target. Ia menuntut para pejabat pajak untuk lebih peka terhadap dinamika ekonomi makro serta memahami psikologi dan perilaku wajib pajak di lapangan.
“Kita harus membangun sistem perpajakan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kredibilitas. Target penerimaan memang vital, namun fondasi sistem yang berkelanjutan jauh lebih penting dalam menopang keuangan negara,” jelasnya.
Arahan yang tak kalah tajam juga ditujukan kepada DJBC. Suahasil menginstruksikan agar pengawasan kepabeanan dan cukai menggunakan metode berbasis risiko (risk-based approach). Ia meminta petugas Bea Cukai untuk proaktif membaca celah pelanggaran sebelum tindakan ilegal terjadi, bukan sekadar bertindak pasca-kejadian.
Selain fungsi pengawasan hukum, Bea Cukai juga dituntut untuk menyeimbangkan perannya sebagai fasilitator perdagangan. Hal ini mencakup pembinaan terhadap para pelaku usaha di tengah masyarakat, khususnya bagi industri yang memiliki potensi ekspor tinggi. Pendekatan ini diyakini ampuh untuk menekan angka kegiatan ekonomi ilegal yang merugikan negara.
Optimalisasi APBN dan Penguatan KSSK
Beralih ke sektor pengelolaan dana negara, jajaran Ditjen Perbendaharaan diminta mengubah paradigma. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh lagi dipandang sebagai instrumen administratif semata, melainkan harus dihidupkan sebagai motor penggerak ekonomi riil.
Suahasil menekankan pentingnya manajemen kas negara yang akurat dan presisi tinggi. Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah dapat dieksekusi tepat waktu dan memberikan multiplier effect (dampak ganda) yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Di sisi lain, bagi pejabat ex-officio yang tergabung dalam KSSK, Suahasil mengamanatkan penguatan sinergi antar-lembaga. Apalagi, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Danantara kini mulai diikutsertakan dalam berbagai rapat strategis KSSK. Sekretariat KSSK pun diharapkan tidak hanya terjebak pada urusan administrasi, tetapi mampu menjadi tulang punggung dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Daftar 14 Pejabat yang Dilantik
Berikut adalah susunan pejabat pimpinan tinggi pratama dan ex-officio KSSK yang baru saja dilantik:
Sekretariat Jenderal / Pengadilan Pajak
Teddy Suhartadi Permadi – Sekretaris Pengadilan Pajak.
Bismar Fahlerie – Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- Agung Krisdiyanto – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
- Sekti Widihartanto – Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ihsan Priyawibawa – Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.
- Ani Natalia – Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
- Agus Amiwijaya – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
- Estty Purwadiani Hidayatie – Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
- Adhang Noegroho Adhi – Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku.
- Galih Elham Setiawan – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
- Evy Mulyani – Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
- Panca Putra Jaya – Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
Pejabat Ex-Officio KSSK
- Herman Saheruddin – Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- Ayu Sukorini – Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Dengan formasi baru ini, Kementerian Keuangan berharap seluruh fungsi krusial negara dapat berjalan lebih responsif, adaptif, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan ekonomi di sisa tahun 2026.[]
