SEANTERONEWS.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepemilikan senjata nuklir Iran memicu reaksi keras dari pemerintah Iran. Dalam sebuah pertemuan dengan Kadin Indonesia di Istana Negara, Jumat (31/7/2026), Presiden menyebut adanya desas-desus bahwa Iran telah memiliki senjata nuklir, yang menurutnya berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan Timur Tengah.
Respon Teheran tidak menunggu lama. Melalui kanal resmi media sosial X (@IraninIndonesia), Kedutaan Besar Iran menegaskan bahwa negaranya tidak pernah, dan tidak akan pernah, mengejar kepemilikan senjata nuklir. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, melalui akun X pribadinya (@MoBoroujerdi) turut mempertegas bahwa doktrin pertahanan Iran bersandar pada tekad rakyat, bukan hulu ledak atom.
Sensor Kilat di Kanal Resmi
Menariknya, saat Presiden Prabowo menyinggung isu nuklir tersebut dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, tayangan tersebut mengalami gangguan teknis. Live streaming tiba-tiba terputus, audio mati, dan siaran beralih ke video montase kegiatan lain hingga akhirnya ditutup.
Dalam rekaman siaran ulang yang kemudian diunggah kembali oleh Sekretariat Presiden, bagian pidato yang menyinggung kepemilikan nuklir Iran dan risiko perlombaan senjata di kawasan Arab telah dipotong. Langkah sensor cepat dari tim kehumasan Istana ini disinyalir sebagai upaya mitigasi diplomatik untuk meredam potensi salah tafsir internasional, mengingat posisi Indonesia yang selalu memegang teguh prinsip Non-Blok dan menolak penyebaran senjata pemusnah massal.
Fatwa Keagamaan vs Realitas Teknis
Secara diplomatik, Iran secara konsisten merujuk pada fatwa keagamaan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang mengharamkan pengembangan senjata nuklir. Meski secara teknis IAEA mencatat Iran sebagai threshold state negara yang memiliki kemampuan pengayaan uranium hingga 60 persen Teheran sejauh ini tidak pernah terbukti secara sah merakit hulu ledak nuklir yang siap tempur.
Pengamat melihat klarifikasi cepat dari Kedubes Iran ini sebagai sinyal penting bahwa Teheran sangat sensitif terhadap narasi global yang dilontarkan oleh para pemimpin dunia. Pernyataan seorang Presiden Indonesia, meskipun dimaksudkan sebagai analisis geopolitik, dapat memberikan pembenaran politik bagi rival regional Iran untuk meningkatkan eskalasi senjata di Timur Tengah.
Ujian Diplomasi Indonesia
Kasus ini menjadi catatan penting dalam tata kelola komunikasi kepresidenan. Narasi publik mengenai sensitivitas nuklir tidak hanya bersifat informatif, tetapi memiliki implikasi geopolitik yang berat. Dengan pemotongan bagian pidato tersebut, Istana tampak berupaya keras mengembalikan narasi Indonesia ke garis kebijakan luar negeri yang netral dan menghindari gesekan dengan mitra strategis.
Hingga kini, publik masih menanti apakah insiden pemotongan pidato tersebut akan disusul oleh penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri untuk menetralisir suasana diplomatik antara Jakarta dan Teheran.[]
