BREAKING

NASIONAL

Menhaj Lantik 6 Pejabat Baru, Tekankan Integritas Layanan

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, lantik enam pejabat baru. Tegaskan komitmen zero tolerance terhadap praktik korupsi.

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, resmi melantik enam pejabat baru di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Langkah rotasi dan pengisian jabatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi guna menghadirkan pelayanan yang lebih prima, transparan, dan profesional bagi jemaah haji maupun umrah asal Indonesia.

Daftar Pejabat yang Dilantik

Dalam pelantikan tersebut, terdapat tiga posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan tiga Pejabat Pengawas yang diisi, yakni:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:

Mahmudi sebagai Kakanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.

Zaber Wahid sebagai Kakanwil Kemenhaj Provinsi Maluku Utara.

Wahyudin Ukoli sebagai Kakanwil Kemenhaj Provinsi Sulawesi Utara.

Pejabat Pengawas:

Mohammad Ali Sadikin sebagai Kasubbag TU Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Chairobby sebagai Kasubbag TU Pusat Kesehatan Haji.

Ahmad Rifai sebagai Kasubbag TU Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah.

Instruksi Tegas: Amanah dan Integritas

Dalam arahannya, Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menekankan bahwa jabatan yang diemban bukanlah sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab besar kepada Tuhan, negara, dan masyarakat. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk tidak membuang waktu dan segera melakukan adaptasi di lingkungan kerja masing-masing.

“Tugas-tugas haji terus berjalan secara dinamis. Saudara-saudara yang baru dilantik harus segera mengikuti ritme kerja dan melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan dengan semangat baru,” instruksi Menhaj.

Selain menekankan soal kecepatan kerja, Menhaj juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian. Ia memberikan peringatan keras mengenai prinsip zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran, terutama korupsi. Bekerjalah secara profesional, transparan, dan penuh integritas,” tambahnya.

Melalui pelantikan ini, Kemenhaj berharap dapat membangun tata kelola lembaga yang bersih dan profesional. Dengan fondasi integritas yang kuat, pelayanan ibadah bagi jemaah haji dan umrah Indonesia diharapkan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memberikan rasa aman, serta memastikan setiap tahapan ibadah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.[]

image_pdfimage_print
author avatar
Redaksi Editor
Seantero News

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts