PIDIE – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie mengingatkan pemerintah daerah setempat agar proses pengisian jabatan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dilakukan secara profesional. YARA menekankan pentingnya objektivitas serta kesesuaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penempatan pejabat publik.
Kepala Perwakilan YARA Pidie, Junaidi, SH, menjelaskan bahwa posisi kepala instansi atau dinas memiliki peran yang sangat vital bagi daerah. Jabatan-jabatan struktural tersebut menjadi penentu utama berjalan tidaknya program pembangunan daerah serta mutu pelayanan publik bagi masyarakat Pidie.
“Penunjukan pejabat kepala SKPK semestinya dijauhkan dari faktor kedekatan personal, kompromi politik balas jasa, ataupun motif non-profesional lainnya. Pemerintah daerah harus mendahulukan rekam jejak, tingkat integritas, pengalaman riil, serta kompetensi yang dimiliki kandidat,” terang Junaidi dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Menurut Junaidi, Kabupaten Pidie saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan pembangunan daerah yang cukup kompleks. Untuk mengatasinya, dibutuhkan mesin birokrasi yang solid dan responsif yang mampu menerjemahkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja konkret yang dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.
YARA juga menggarisbawahi dampak buruk yang bisa terjadi jika penempatan pejabat tidak selaras dengan keahlian bidangnya. Hal tersebut berpotensi memicu kemandekan program kerja, menghambat penyerapan anggaran daerah, hingga menurunkan standar mutu pelayanan publik di Kabupaten Pidie.
“Kami menaruh harapan besar agar Bupati Pidie bersungguh-sungguh mengimplementasikan sistem merit sebagaimana diatur dalam regulasi kepegawaian. Tanggung jawab kepemimpinan di instansi pemerintah daerah harus diamanahkan kepada ASN yang benar-benar cakap dan siap bekerja optimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, YARA mengingatkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan tidak diukur dari seberapa sering mutasi pejabat dilakukan. Tolok ukur utama keberhasilan tata kelola pemerintahan tetap terletak pada hasil kerja nyata yang dirasakan langsung oleh warga sehari-hari.
Sebab pada akhirnya, masyarakat menginginkan pelayanan administrasi yang mudah, program pembangunan yang terus bergerak, serta aparatur negara yang bekerja secara profesional. Oleh karena itu, momentum pengisian jabatan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat birokrasi yang bersih dan berkinerja tinggi.
Sebagai penutup, Junaidi mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk terus mengasah kapasitas diri agar siap bersaing secara adil dalam sistem karier yang berbasis prestasi. Ia meyakini bahwa proses seleksi jabatan yang transparan dan jujur tidak hanya akan menguntungkan internal birokrasi, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Pidie.[]
