SEANTERONEWS.com – Jalannya roda pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan dan analisis dari berbagai pengamat politik nasional. Salah satu pandangan kritis mengemuka terkait komposisi jajaran menteri dan pejabat tinggi negara yang dinilai masih kental dengan pengaruh sisa-sisa kekuasaan era sebelumnya.
Analis politik Saiful Huda Ems menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk menyaring dan merestrukturisasi kabinet guna menjamin kelangsungan jalannya pemerintahan yang stabil hingga tahun 2029 mendatang.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip pada Jumat (5/6/2026), Saiful menilai bahwa keberadaan figur-figur titipan dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam pemerintahan saat ini berpotensi menjadi beban politik. Menurutnya, Prabowo harus segera menunjukkan independensi kepemimpinan secara penuh.
“Untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan berjalan lancar tanpa hambatan politik internal hingga tahun 2029, Presiden Prabowo disarankan untuk segera mengevaluasi posisi orang-orang titipan dari mantan Presiden Jokowi di Kabinet Merah Putih,” ujar Saiful.
Ia menambahkan bahwa pencopotan para pejabat yang dinilai kurang kompeten terutama mereka yang menduduki posisi strategis sebagai hasil dari kompromi politik masa lalu bersama lingkaran keluarga atau kelompok dekat mantan presiden—merupakan sebuah langkah penertiban birokrasi yang logis.
Desakan untuk memutus bayang-bayang pengaruh politik masa lalu ini didasarkan pada evaluasi kinerja pemerintahan selama satu dekade terakhir. Saiful memberikan catatan kritis bahwa tata kelola negara pada masa kepemimpinan sebelumnya kerap diwarnai oleh ketimpangan regulasi, salah satunya terkait kebijakan pengelolaan kekayaan alam nasional yang dinilai terlalu berpihak pada kepentingan kelompok oligarki tertentu.
Oleh karena itu, penyaringan figur di tingkat kementerian dinilai krusial agar visi transformasi ekonomi mandiri yang diusung oleh pemerintahan Prabowo dapat diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi yang bias kepentingan lama.
Menurut pandangan Saiful, membersihkan kabinet dari loyalis lama yang tidak selaras dengan arah pembangunan baru merupakan keputusan taktis yang mendesak. Sinergi kabinet yang solid tanpa adanya dualisme loyalitas dinilai menjadi kunci utama agar program kerja pemerintah dapat dieksekusi secara cepat dan tepat sasaran.
“Tidak ada pilihan lain bagi jalannya reformasi birokrasi yang bersih, presiden harus segera melakukan sterilisasi terhadap elemen-elemen di dalam pemerintahan yang dinilai hanya akan menghambat laju kemajuan negara,” pungkas Saiful.
Rekomendasi ini merefleksikan dinamika konsolidasi kekuasaan pasca-transisi kepemimpinan nasional, di mana independensi penuh kepala negara dalam menentukan pembantu-pembantunya di kabinet menjadi indikator penting dalam penilaian publik terhadap efektivitas pemerintahan baru.[]
