SEANTERONEWS.com – Jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengimplementasikan penataan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah strategis perdana yang ditempuh adalah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) pembangunan unit dapur gizi baru.
Kebijakan ini diambil demi mengoptimalkan efisiensi anggaran negara sekaligus menjaga kualitas layanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap prima.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil konsolidasi internal pasca-perubahan kepemimpinan di tubuh lembaga tersebut. Fokus kerja BGN saat ini adalah melakukan evaluasi berkala dan membenahi manajemen operasional dapur-dapur gizi yang sudah terlanjur beroperasi sebelum melangkah ke tahap ekspansi fisik.
“Langkah awal yang kami tempuh difokuskan pada efisiensi anggaran. Kami berkomitmen untuk menekan biaya operasional tanpa harus memangkas jumlah penerima manfaat yang berhak mendapatkan bantuan gizi ini,” terang Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6/2026).
Nanik menambahkan bahwa moratorium ini juga dipicu oleh adanya ketimpangan usulan pembangunan fasilitas baru, yang selama ini masih didominasi oleh wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.
BGN menyoroti fakta di lapangan di mana banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum terjangkau oleh layanan pemenuhan gizi ini secara merata. Oleh sebab itu, arah kebijakan pembangunan fasilitas pendukung kini diubah secara radikal untuk mengutamakan pemerataan akses ke wilayah-wilayah yang terisolasi.
“Kami bereskan dan maksimalkan terlebih dahulu fasilitas yang ada saat ini. Distribusi dapur yang ada sekarang menumpuk di wilayah aglomerasi, sementara kawasan 3T masih banyak yang belum tersentuh. Instruksi dari Presiden sangat jelas, prioritas utama kami harus menyasar daerah 3T terlebih dahulu,” lanjutnya.
Guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran akibat pembangunan infrastruktur yang berlebihan atau tidak tepat sasaran, BGN juga akan melakukan pemetaan kebutuhan riil di setiap wilayah kecamatan.
Dalam memperluas jangkauan ke wilayah 3T, BGN tidak lagi memposisikan pembangunan gedung dapur baru sebagai satu-satunya opsi mutlak. Menyadari adanya keterbatasan infrastruktur dasar di daerah pelosok, lembaga ini membuka ruang kolaborasi untuk mendayagunakan fasilitas yang sudah tersedia di tengah masyarakat.
Beberapa opsi alternatif yang disiapkan meliputi pemanfaatan area kantin sekolah, optimalisasi dapur umum mandiri milik komunitas warga, hingga pelibatan aktif program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Skema ini dinilai jauh lebih taktis, hemat anggaran, dan mempercepat distribusi makanan bergizi di wilayah-wilayah sulit.
Dalam laporannya kepada Presiden, pimpinan BGN menegaskan bahwa target jangka pendek pelaksanaan MBG tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kuantitas kepesertaan.
“Untuk tahun anggaran 2026, kami tidak mengejar target kuantitas. Perhatian utama kami adalah menjamin standardisasi mutu makanan, higienitas dapur, dan efektivitas pelayanan secara menyeluruh agar benar-benar memberikan dampak positif,” tegas Nanik.
Ke depan, penyaluran makanan bernutrisi ini akan dikonsentrasikan kepada kelompok rentan yang paling memerlukan intervensi gizi mendesak, yang diidentifikasi sebagai kelompok “3B”, yaitu: Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita.
Selain kelompok 3B, anak-anak pada jenjang Sekolah Dasar (SD) tetap menjadi fokus utama karena berada dalam masa keemasan pertumbuhan dan perkembangan sel otak. Lewat penataan berkala ini, BGN optimistis program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tepat sasaran guna mencetak generasi unggul bebas stunting di seluruh pelosok tanah air.[]
