JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan nasional terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Sebagai solusinya, pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif energi baru, termasuk untuk segmen rumah tangga pengguna tabung 3 kilogram.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 75-80 persen pasokan LPG nasional masih berasal dari pasar global. Tingginya angka impor ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak politik dan fluktuasi ekonomi dunia.
Bahlil menilai CNG merupakan opsi paling realistis karena bahan bakunya melimpah di dalam negeri, terutama didukung oleh temuan cadangan gas baru di Kalimantan Timur. Penggunaan CNG diharapkan mampu memberikan kepastian pasokan energi yang tidak lagi bergantung pada dinamika global.
“Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Meski CNG sudah mulai diterapkan pada sektor hotel, restoran, dan industri dengan tabung kapasitas 10 kg hingga 20 kg ke atas, tantangan teknis masih ada untuk segmen 3 kg. Hal ini disebabkan oleh tekanan gas CNG yang sangat tinggi, mencapai 200 hingga 250 bar.
Pemerintah saat ini tengah menguji modifikasi teknologi tabung agar aman digunakan oleh masyarakat luas. “Untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya besar sekali. Kita akan mencoba modifikasi, insyaallah 2-3 bulan ini akan dapat hasilnya,” jelas Bahlil.
Dari sisi ekonomi, CNG menawarkan keunggulan yang signifikan dibandingkan LPG:
Harga Lebih Kompetitif: Kajian awal menunjukkan harga CNG bisa sekitar 30 persen lebih murah daripada LPG karena bersumber dari domestik.
Efisiensi Subsidi: Penggunaan energi alternatif ini membuka peluang efisiensi subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
Penghematan Devisa: Jika transisi ini berhasil, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mampu mencapai angka Rp130 triliun hingga Rp137 triliun.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan beban APBN, tetapi juga menjadi fondasi bagi kedaulatan energi nasional di masa depan.[]
