BIREUEN – Gelombang penolakan terhadap regulasi kesehatan di Aceh terus bergulir. Sejumlah elemen yang terdiri dari Partai Aceh (PA), Komite Peralihan Aceh (KPA), serta Tim Pemenangan Mualem-Dek Fadh Kabupaten Bireuen menyatakan sikap tegas terkait polemik kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Dalam deklarasi yang berlangsung pada Senin (4/5/2026), massa mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah konkret terkait keluhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Iskandar, atau yang akrab disapa Kapla, menekankan pentingnya pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) JKA yang saat ini dinilai bermasalah oleh berbagai pihak. Deklarasi ini tidak hanya diikuti oleh simpatisan partai, tetapi juga melibatkan unsur keuchik (kepala desa), mukim, serta perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Bireuen.
“Kami dari PA, KPA, dan Tim Pemenangan Mualem–Dek Fadh menyatakan sikap agar Pergub JKA segera dicabut,” ujar Iskandar secara tegas di hadapan peserta aksi.
Selain menuntut perubahan regulasi kesehatan, massa juga melayangkan tuntutan keras kepada Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf atau Mualem. Mereka secara terbuka meminta Gubernur untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, dari jabatannya.
Seruan “Copot Sekda Aceh” berkali-kali menggema di lokasi deklarasi sebagai bentuk kekecewaan massa terhadap jajaran birokrasi yang dianggap bertanggung jawab atas polemik kebijakan tersebut.
Di sela-sela penyampaian tuntutan, kegiatan ini juga diwarnai dengan teriakan dukungan politik bagi kepemimpinan daerah. Seruan “Hidup Mualem” dan “Hidup Partai Aceh” terus dikumandangkan oleh para peserta, menandakan adanya dukungan politik yang kuat sekaligus tekanan agar Pemerintah Aceh segera merespons tuntutan masyarakat.
Hingga saat ini, deklarasi tersebut menjadi catatan penting bagi dinamika politik dan kebijakan publik di Aceh, terutama menyangkut akses layanan kesehatan gratis yang selama ini menjadi program unggulan di Provinsi Aceh.(SrNTv).
