SEANTERONEWS.com – Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan tegas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait standar higienitas dan keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan baru-baru ini, Wapres menyoroti secara detail alur kerja dapur agar tidak terjadi kontaminasi.
Salah satu poin utama yang ditekankan Wapres adalah penanganan sisa makanan. Menurut Nanik, Wapres secara khusus melarang keras sisa makanan dibawa kembali ke dalam dapur karena berisiko tinggi menjadi sumber penyakit.
“Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur. Beliau menyarankan agar pembersihan sisa makanan dilakukan di luar area dapur untuk mencegah kontaminasi silang,” ujar Nanik dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Arahan teknis ini dinilai sangat mendasar namun krusial. Nanik menambahkan bahwa latar belakang Wapres sebagai mantan pengusaha katering membuat beliau sangat memahami Standard Operating Procedure (SOP) dapur yang aman dan efektif. Pemahaman mendalam ini menjadi acuan bagi BGN untuk memperkuat standar keamanan pangan di seluruh fasilitas MBG.
Selain membahas keamanan pangan, pertemuan tersebut juga menyinggung akselerasi pelaksanaan Program MBG, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah di Papua, Wapres mencatat masih banyak kabupaten yang belum memiliki fasilitas SPPG.
Untuk mengatasi hambatan infrastruktur tersebut tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) akan dioptimalkan untuk pembangunan dapur fisik.
“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN. Dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus selalu menggunakan APBN,” pungkas Nanik.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan program gizi nasional secara efisien. Dengan standar keamanan yang ketat dan dukungan infrastruktur yang memadai, pemerintah menargetkan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga, aman dikonsumsi, dan mampu memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.[]
Prakiraan Cuaca
