SEANTERONEWS.com – Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara resmi mengumumkan pembubaran Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta menyerahkan kembali mandat kekuasaan kepada rakyat. Keputusan mengejutkan ini membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) lebih awal dari jadwal semula.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Kamis. Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, mengatakan kepada Reuters pada Jumat (12/12/2025) bahwa pembubaran Parlemen dilakukan menyusul kebuntuan politik akibat konflik dengan kelompok oposisi terbesar, People’s Party (Partai Rakyat).
“Langkah ini diambil karena pemerintahan tidak lagi dapat melanjutkan proses di Parlemen,” ujar Siripong.
Tak lama berselang, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengesahkan dekrit pembubaran DPR sebagaimana diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat. Dengan pengesahan tersebut, Thailand secara hukum harus menggelar Pemilu dini dalam rentang waktu 45 hingga 60 hari ke depan.
Situasi politik yang memanas ini terjadi di tengah konflik perbatasan yang semakin intens antara Thailand dan Kamboja. Bentrokan yang telah berlangsung selama empat hari tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 20 orang dan menyebabkan hampir 200 orang lainnya terluka.
Anutin menegaskan bahwa pembubaran Parlemen tidak akan memengaruhi operasi militer Thailand di wilayah perbatasan. Ia menyebut bentrokan telah terjadi di lebih dari selusin titik, termasuk beberapa insiden yang melibatkan baku tembak artileri berat.
“Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” tulis Anutin melalui media sosial pada Kamis malam.
Anutin tercatat sebagai perdana menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023. Ketidakstabilan politik yang berulang dinilai memberi tekanan besar terhadap ekonomi Thailand, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, yang saat ini juga menghadapi tantangan berupa tarif Amerika Serikat, tingginya utang rumah tangga, serta lemahnya konsumsi domestik.
Jadwal Pemilu Dipercepat
Sebelumnya, pada September lalu, Anutin sempat menyatakan rencana untuk membubarkan Parlemen pada akhir Januari, dengan Pemilu dijadwalkan berlangsung pada Maret atau awal April. Namun keputusan terbaru ini membuat jadwal tersebut dipercepat.
Anutin naik ke kursi perdana menteri setelah menarik Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan dan memperoleh dukungan Partai Rakyat. Dukungan itu disertai sejumlah tuntutan, termasuk pelaksanaan referendum untuk amendemen konstitusi.
“Ketika tuntutan Partai Rakyat tidak dipenuhi, mereka menyatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan mendesak pembubaran Parlemen,” kata Siripong.
Sementara itu, pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menyatakan bahwa Partai Bhumjaithai tidak menjalankan kesepakatan politik yang telah disepakati bersama.
“Kami telah berupaya menggunakan posisi oposisi untuk mendorong perubahan konstitusi,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis malam.
