SEANTERONEWS.com – Kesepakatan dagang bilateral yang sangat dinantikan antara Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya yang menyangkut kerangka kerja kritis mineral (Critical Minerals Agreement/CMA), dilaporkan berada dalam risiko serius untuk runtuh. Seorang pejabat tinggi AS secara blak-blakan menyatakan bahwa pembicaraan kunci ini menghadapi ancaman kegagalan, memicu ketidakpastian besar di pasar komoditas global.
Peringatan ini datang di tengah negosiasi sensitif yang bertujuan untuk mengintegrasikan Indonesia pemilik cadangan nikel terbesar di dunia ke dalam rantai pasok kendaraan listrik (EV) global yang didukung oleh Washington.
Kesepakatan ini sangat krusial bagi kedua negara. Bagi Washington, CMA akan memastikan pasokan mineral penting yang aman dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi dominasi Tiongkok dalam pengolahan nikel dan baterai. Bagi Jakarta, kesepakatan ini akan membuka pintu untuk mendapatkan manfaat dari insentif subsidi besar-besaran AS, khususnya melalui Inflation Reduction Act (IRA).
Namun, pejabat AS tersebut menekankan adanya kekhawatiran signifikan dari pihak Washington terkait standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang diterapkan dalam praktik penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia.
“Jika masalah fundamental mengenai standar ini tidak dapat diatasi, seluruh kerangka kerja berada dalam risiko serius untuk batal,” ujar pejabat tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama.
Ancaman kegagalan ini datang sebagai pukulan potensial terhadap program hilirisasi Presiden Jokowi, yang berfokus pada pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, terutama nikel. Kegagalan mencapai CMA berarti produsen nikel Indonesia kemungkinan besar akan tetap terhalang untuk mengakses insentif IRA yang menggiurkan, yang ditujukan untuk mendorong produsen EV di AS menggunakan mineral yang bersumber dari negara-negara sekutu.
Para analis industri kini memperingatkan bahwa tanpa adanya kesepakatan, investasi asing langsung (FDI) di sektor baterai EV Indonesia, yang sudah mencapai miliaran dolar, dapat melambat secara signifikan, memaksa pemerintah mencari jalur diplomatik lain untuk menyelamatkan perjanjian dagang krusial ini.
