SEANTERONEWS.com – Situasi di Timur Tengah memanas tajam setelah militer Israel (IDF) meluncurkan gelombang serangan udara baru yang intens di Lebanon bagian selatan. Tindakan agresif ini dilaporkan telah menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah properti sipil dan secara signifikan menguji batas-batas gencatan senjata yang selama ini rentan dan dimediasi oleh Amerika Serikat (AS).
Menurut laporan media pemerintah Lebanon, jet-jet tempur Israel menargetkan beberapa lokasi vital, termasuk Gunung Safi, kota Jbaa, dan Lembah Zefta. Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Israel dan Lebanon menunjukkan sinyal positif untuk melanjutkan perundingan damai, membuat para pengamat khawatir bahwa upaya diplomatik selama berbulan-bulan kini di ambang kehancuran.
Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengklaim telah menghantam sasaran strategis milik Hezbollah, termasuk markas pelatihan operasi khusus yang digunakan oleh Pasukan Radwan—unit elite yang paling ditakuti dari kelompok tersebut. Beberapa situs peluncuran roket dan bangunan lainnya juga diklaim telah dilumpuhkan.
Namun, agensi berita Lebanon melaporkan bahwa serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada rumah-rumah penduduk di daerah yang ditargetkan, memicu kemarahan luas atas pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap gencatan senjata yang disepakati tahun 2024.
Serangan ini terjadi tidak lama setelah Israel melancarkan serangan yang menewaskan komandan militer utama Hezbollah, Haytham Ali Tabtabai, di pinggiran selatan Beirut pekan lalu. Meskipun Hezbollah belum memberikan respons militer, para ahli memperingatkan bahwa serangan baru ini dapat memaksa mereka untuk melakukan pembalasan besar-besaran.
Sejak gencatan senjata dimulai, Israel terus melancarkan serangan hampir setiap hari di Lebanon. Laporan PBB yang dirilis pada November lalu mencatat bahwa setidaknya 127 warga sipil, termasuk anak-anak, telah tewas di Lebanon sejak perjanjian tersebut berlaku, memicu seruan dari pejabat PBB untuk menyelidiki insiden tersebut sebagai potensi kejahatan perang.
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, sebelumnya telah mendesak mekanisme pemantauan gencatan senjata yang lebih kuat, bahkan menyiratkan kesediaan untuk menerima pasukan AS atau Prancis di lapangan untuk memverifikasi klaim dan mengendalikan situasi. Namun, dengan serangan terbaru ini, muncul keraguan besar apakah jalan diplomasi masih bisa dipertahankan.
