Seanteronews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, bersama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menggelar pertemuan penting untuk membahas integrasi layanan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA). Pertemuan ini berlangsung di Pendopo Wali Kota Banda Aceh dan menjadi langkah strategis untuk menyatukan sistem pelayanan rumah sakit terbesar di Aceh agar lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Integrasi RSUDZA Jadi Agenda Prioritas Pemerintah Aceh
RSUDZA merupakan rumah sakit rujukan utama di Aceh dan melayani pasien dari seluruh kabupaten/kota. Selama ini, alur pelayanan rumah sakit kerap terkendala karena adanya pemisahan akses jalan antara gedung lama dan gedung baru. Jalan tersebut, yakni Jalan Dr. T. Syarief Thayeb (dulu Jalan Kakap), sering menjadi jalur lalu lintas umum sehingga membatasi integrasi alur pelayanan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Aceh dan Wali Kota Illiza menyepakati pentingnya menutup jalan tersebut agar seluruh fasilitas rumah sakit dapat menyatu dalam satu kawasan. Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi antar-unit, mempercepat akses pasien, dan menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih tertib.
Sesuai dengan Regulasi Kementerian Kesehatan
Integrasi RSUDZA juga didorong oleh adanya regulasi Kementerian Kesehatan, yaitu Permenkes Nomor 40 Tahun 2022. Regulasi ini mewajibkan rumah sakit rujukan nasional untuk mengoptimalkan infrastruktur pelayanan kesehatan.
Dengan adanya integrasi, instalasi gawat darurat, ICU, laboratorium, dan berbagai fasilitas penting akan berada dalam satu sistem terpadu. Hal ini membuat pelayanan lebih cepat, efisien, dan meminimalisir hambatan birokrasi yang selama ini dirasakan pasien maupun tenaga kesehatan.
Tantangan dari BPJS Kesehatan
Selain alasan teknis dan regulasi, faktor lain yang mendorong percepatan integrasi RSUDZA adalah adanya batas waktu dari BPJS Kesehatan. Rekredensialing BPJS menetapkan bahwa hingga 22 Desember 2025, integrasi harus sudah selesai.
Jika proses integrasi tidak diselesaikan tepat waktu, hal ini dapat berdampak serius terhadap klaim JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Akibatnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan BPJS berpotensi terganggu. Oleh karena itu, Sekda Aceh menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunda pelaksanaan integrasi ini.
Dukungan Anggaran dari Pemerintah Aceh
Sekda Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap mendukung pembangunan jalur alternatif sebagai pengganti jalan yang ditutup. Dengan demikian, meski jalan lama ditutup untuk mendukung integrasi RSUDZA, masyarakat tetap akan memiliki akses transportasi memadai.
Pemerintah Aceh memahami bahwa penutupan jalan lama dapat menimbulkan konsekuensi sosial bagi warga yang biasa menggunakan jalur tersebut. Oleh karena itu, solusi berupa pembangunan jalur baru menjadi perhatian utama agar masyarakat tetap terlayani dengan baik.
Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah integrasi RSUDZA. Menurutnya, pembangunan jalur baru adalah tanggung jawab bersama karena jalan yang akan ditutup termasuk dalam kewenangan pemerintah kota.
Illiza menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Aceh untuk memastikan jalur alternatif bisa segera diwujudkan. Hal ini penting agar integrasi layanan rumah sakit berjalan lancar tanpa mengganggu mobilitas masyarakat sekitar.
Dampak Positif Integrasi RSUDZA bagi Masyarakat
Integrasi RSUDZA diyakini akan memberikan dampak positif besar bagi masyarakat Aceh, antara lain:
-
Akses layanan kesehatan lebih cepat – Pasien tidak lagi terhambat oleh pemisahan gedung lama dan baru.
-
Koordinasi antar-unit lebih efisien – Dokter, perawat, dan tenaga medis dapat bekerja dalam sistem yang lebih terhubung.
-
Penguatan status RSUDZA sebagai rumah sakit rujukan nasional – Dengan standar pelayanan yang lebih baik, RSUDZA semakin dipercaya masyarakat.
-
Memenuhi persyaratan regulasi nasional – Integrasi memastikan RSUDZA sesuai dengan Permenkes dan standar BPJS.
-
Meningkatkan kenyamanan pasien dan keluarga – Area rumah sakit menjadi lebih tertib, aman, dan terfokus pada pelayanan.
Kolaborasi Multi-Pihak Jadi Kunci Keberhasilan
Rencana integrasi RSUDZA tidak hanya melibatkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh, tetapi juga pihak-pihak lain seperti Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta elemen masyarakat. Kolaborasi multi-pihak ini menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif dan dapat diterima oleh semua pihak.
Harapan Publik terhadap Layanan Kesehatan di Aceh
Masyarakat Aceh menaruh harapan besar agar RSUDZA menjadi pusat layanan kesehatan yang tidak hanya unggul di tingkat provinsi, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional. Dengan adanya integrasi, masyarakat berharap pelayanan kesehatan di Aceh dapat lebih cepat, profesional, dan humanis.
Banyak pasien yang selama ini mengeluhkan proses rujukan yang berbelit, antrean panjang, serta jarak antar-fasilitas yang menyulitkan. Jika integrasi berhasil, masalah-masalah tersebut diyakini dapat teratasi.
Komitmen Ke Depan
Sekda Aceh menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap progres integrasi RSUDZA. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memastikan pembangunan jalur alternatif selesai tepat waktu sehingga proses integrasi tidak mengalami hambatan.
Wali Kota Illiza juga menambahkan bahwa dukungan masyarakat sangat penting agar kebijakan ini berjalan lancar. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung langkah strategis ini demi kepentingan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Aceh.
