Seanteronews.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa meski Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah — sekitar Rp757,8 triliun menurut RAPBN 2026 — realisasi di lapangan seringkali jauh dari harapan. Ia menyatakan, meski uang sudah besar, kebocoran anggaran masih menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.
Dalam sebuah acara pembekalan bagi guru dan kepala sekolah Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Prabowo menyampaikan keresahannya mengenai perbedaan antara jumlah anggaran yang diumumkan pemerintah dan dana yang sesungguhnya diterima oleh masyarakat. Ia mengajak para guru menyadari bahwa mereka lebih paham situasi sesungguhnya di daerah karena mengalami langsung dampaknya.
Prabowo menyentil bahwa, “Anggaran kita besar, tapi masih besar pula kebocoran-kebocoran,” dan bertanya retoris, “Hangusnya di mana? Menghilangnya di mana?” Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang seharusnya sampai ke rakyat harus benar-benar tepat guna dan bebas dari penyalahgunaan.
Pernyataan ini datang di tengah sorotan publik terhadap fokus anggaran pemerintah saat ini. Beberapa pihak menyoroti meningkatnya alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG), sementara dana bagi infrastruktur pendidikan dan beasiswa mahasiswa tidak mendapatkan perhatian proporsional. Mahasiswa bahkan telah melancarkan gerakan protes “Indonesia Gelap” sebagai tanggapan terhadap anggaran pendidikan yang dipangkas demi program lain.
Sebagai respons terhadap risiko kebocoran ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapan untuk mengawal secara ketat dana pendidikan tersebut. KPK akan melakukan pengawasan dan pendampingan mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi di daerah. Salah satunya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), yang dirancang untuk mengidentifikasi titik rawan korupsi di sektor pendidikan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Pendekatan pencegahan ini menjadi keharusan untuk membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel, bukan hanya fokus pada penindakan setelah penyimpangan terjadi. KPK juga mendorong internalisasi nilai anti-korupsi di kalangan pendidik dan tenaga pendidikan sebagai bagian dari penguatan budaya integritas di lingkungan sekolah dan kampus.
Lebih jauh, Prabowo mengingatkan agar penyaluran dana berjalan efektif dan tidak sekadar retorika. Ia membandingkan kondisi ini dengan pengalaman di India, di mana hanya sebagian kecil dari anggaran sebenarnya yang sampai ke rakyat. Kini, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki sistem, agar setiap rupiah yang dianggarkan bisa mengena langsung kepada destinasi yang tepat.[]
