BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Aceh.
Status tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Kebijakan ini ditetapkan untuk mengantisipasi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana akibat cuaca ekstrem.
Penetapan dilakukan setelah banjir melanda sejumlah daerah di Aceh.
Wilayah terdampak di antaranya Pidie Jaya, Pidie, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Aceh Barat Daya.
Mualem meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan pemantauan wilayah masing-masing.
“Melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam,” demikian instruksinya dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 November 2026.
Ia juga meminta setiap kejadian bencana segera dilaporkan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Apa Arti Status Siaga Darurat?
Status siaga darurat merupakan langkah kesiapsiagaan sebelum situasi bencana berkembang lebih parah.
Artinya, pemerintah meningkatkan pengawasan sekaligus menyiapkan personel, peralatan, dan kebutuhan penanganan bencana.
Penetapan ini tidak berarti seluruh wilayah Aceh sedang dilanda bencana. Status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengantisipasi ancaman hidrometeorologi.
Perangkat Daerah Diminta Bersiap
Sejumlah instansi diminta memperkuat koordinasi, antara lain BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Pengairan.
Kesiapan tersebut diperlukan agar penanganan dapat segera dilakukan apabila banjir, longsor, atau bencana lainnya terjadi.
Pemerintah daerah juga diminta menjaga pemantauan dan pelaporan selama 24 jam hingga masa siaga berakhir pada 31 Januari 2027.(*)
Prakiraan Cuaca
